8,3 Juta Peserta Didik Siap Ikuti UN 2019

:


Oleh G. Suranto, Kamis, 21 Maret 2019 | 20:49 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 285


Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, Ujian Nasional (UN) Tahun 2019 siap digelar pada bulan Maret-Mei mendatang. Tahun ini, UN akan diikuti 8,3 juta peserta didik, dan 103 ribu satuan pendidikan.

“Peserta UNBK tahun ini ada 7,5 juta siswa atau sebanyak 91 persen, atau meningkat sekitar 1,2 juta dibandingkan tahun lalu, yaitu sekitar 6,3 juta siswa atau 78 persen. Jadi naik dari 78 persen menjadi 91 persen, atau naik sekitar 13 persen,” kata Mendikbud, Muhadjir Effendy pada acara konferensi pers di Kemendikbud, Kamis (21/3).

Mendikbud menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari Mendagri,  para Gubernur, para Bupati seluruh Indonesia, dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan terkait yang telah bekerjasama  dengan sungguh-sungguh, termasuk  Para guru, Kepala Sekolah, dan tak kalah penting adalah para siswa  peserta UN  yang  dengan penuh gembira,  merespon dengan sangat antusias dan positif,  terutama dengan diterapkannya UNBK ini.

“Kita harapkan,  kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahun-tahu yang lalu   akan semakin disempurnakan  tahun ini, sehingga dari hari ke hari  penyelenggaraan UN ini  semakin baik,” tuturnya.

Seperti diketahui, bahwa  platform dari  UNKB ini sekarang juga sudah digunakan untuk  kepentigan yang lain,  terutama untuk seleksi CPNS, dan  Polri juga menggunakan. “Jadi  sebagai platform  bentuk tes  UNBK ini sudah tidak lagi  digunakn untuk UN saja,   tetapi sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno menambahkan, terdapat tujuh provinsi yang siap menyelenggarakan 100 persen UNBK di semua jenjang pendidikan, baik formal dan non formal yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Bangka Belitung.

“UNBK ini terbukti  efektif meningkatkan kredibilitas pelaksanaan UN. Momentum hasil  UN yang lebih  reliabel dan kredibel hendaknya menjadi titik tolak pemanfaatan hasil UN untuk merefleksi  kemampuan dan meningkatkan mutu pembelajaran,” disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan  Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad.

Kabalitbang menegaskan, tantangan  lain dari UN adalah mengujikan soal-soal  yang mengukur keterampilan berpikir kritis. Keterampilan  ini sangat diperlukan oleh anak-anak didik agar mampu adaptif terhadap perubahan dunia yang begitu cepat.

“Meskipun UN mengujikan  soal-soal penalaran, namun desain komposisi tingkat kesulitan pada UN 2019 sama dengan  tahun 2018. Tidak  ada perbedaan komposisi soal antara UN tahun ini  dan tahun 2018. Soal isian  singkat berupa  bilangan masih berlaku, hanya untuk mata pelajaran Matematika jenjang SMK, SMA sederajat. Proporsi soal berdasarkan level kognitif masih juga tidak berubah dari tahun lalu, yaitu : 10-15  persen untuk penalaran, 50-60 persen untuk aplikasi, dan 25-30 persen untuk pengetahuan-pemahaman,” terangnya.

Disebutkan, pada penyelenggaraan UN tahun 2019 ini terdapat sembilan persen peserta  didik yang  melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil (UNKP). Saat ini, proses distribusi naskah ke provinsi dan pengadaan naskah telah mencapai 100 persen untuk  jenjang SMA/MA sederajat. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs sederajat  proses pencetakan telah mencapai 70 persen (data per 20 Maret 2019).

Sementara kebijakan baru mengenai UN tahun ini terkait penyelenggaraan di daerah terdampak  bencana (Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi, Kab. Parigi Moutong, Kab. Lombok Utara). UN dilaksanakan dengan penyesuaian bahan ujian sebagaimana kondisi pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah  di daerah terdampak bencana tersebut.

Hal baru lainnya adalah upaya menggali informasi non-kognitif siswa melalui angket siswa. Diharapkan informasi dari angkat tersebut akan memberikan analisa yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian siswa.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyampaikan, untuk jenjang SMK, UN akan dimulai pada tanggal 25-28 Maret 2019. Jenjang SMA/MA diselenggarakan pada tanggal 1, 2, 4 dan 8 Aril  2019. Sedangkan  untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti UN pada tanggal yang ditentukan dapat  mengikuti UN susulan pada tanggal 15 dan 16 April 2019.

Pada jenjang SMP/MTs, UN akan dilaksanakan pada tanggal 22-25 April 2019, sedangkan UN susulan akan diselenggarakan pada tanggal 29 dan 30 April 2019. Untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT karena tanggal 22 April merupakan hari raya keagamaan, pelaksanaan  UN jenjang  SMP/sederajat mulai tanggal 23 April, sehingga jadwal 23, 24, 25 dan 27 April 2019.

Untuk pendidikan kesetaraan program Paket C, UN dilaksanakan pada tanggal 12, 13, 14, 15, 16 April 2019. UN susulan untuk program Paket C diselenggarakan pada tanggal 26, 27, 28, 29, 30 April 2019. Sedangkan untuk program Paket B, UN akan dilaksanakan  pada tanggal 10, 11, 12, 13 Mei 2019. UN susulan untuk program Paket B dilaksanakan pada tanggal 17, 18, 20, 21 Mei 2019.