Agar Bantuan Tepat Sasaran

Jakarta, InfoPublik - Gede Arcana senang bukan main. Baru beberapa hari menerima bantuan dana desa, warga Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, kembali mendapat panggilan untuk mengambil Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI di kantor pos.

Sudah dua kali Arcana menerima BLT Dana Desa. Artinya ia sudah menerima uang sebesar Rp 1,2 juta. Sementara untuk BLT dari Kemensos ia baru menerima satu kali. Nilainya Rp 600 ribu.

Hal serupa juga dialami Tri (53) dan Ayu (35), warga Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta. Kedua orang ini mengaku sudah menerima dua kali bantuan paket sembako. Masing-masing dari Pemkot Solo dan bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat.

Keduanya tak tahu menahu kalau didaftar dua kali. Yang mereka tahu, pengurus Rukun Tetangga (RT) menyodorkan surat panggilan untuk mengambil bantuan. Mereka tentu senang mendapat jatah dua kali meski peraturan sebenarnya melarang.

Kasus seperti yang dialami Arcana, Tri, dan Ayu ini banyak terjadi di berbagai daerah. Mereka didaftar menerima bantuan Dana Desa sekaligus dapat juga dari Kemensos. Atau ada juga yang menerima bantuan dari Pemda sekaligus menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Selama pandemi Covid-19 pemerintah menggelontorkan tujuh jenis bantuan. Ketujuh bantuan itu yakni:
1. Bantuan sembako
Bantuan sosial berupa paket sembako dikucurkan sejak Maret atau awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia. Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.

Untuk di DKI Jakarta, bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun.

Bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga. Jumlah besarannya sama, yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total angarannya Rp 1 triliun rupiah. Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bansos sembako ini. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta.

Belakangan, pemerintah memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.

2. Bantuan sosial tunai
Sama dengan bantuan sembako, program ini juga dikucurkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Bedanya, bantuan tunai ini menyasar warga di luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni.

Belakangan program ini diperpanjang sampai Desember. Namun, nilai uang tunai yang diterima berkurang jadi Rp 300.000. Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan. Data pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi, sehingga tidak terjadi data ganda.

Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia.

3. BLT dana desa
Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi mengahadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April (tahap I), Mei (tahap II), dan Juni (tahap (III). Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000.

Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli (tahap IV), Agustus (tahap V), dan September (tahap VI). Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp 300.000 per bulannya. Penyaluran BLT Dana Desa tahap I telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp 4,69 triliun.

Pada tahap II, sebanyak 64.515 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk 6.757.859 KPM. Kemudian, pada tahap III, terdapat 35.857 desa dengan rincian 3.453.286 KPM dan dana sebesar Rp 2,07 triliun.

Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar.

4. Listrik gratis
Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19.

Setiap Tahun Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Selain memperluas jangkauan pelanggan, periode pemberian insentif diperpanjang hingga Desember 2020. Total anggaran untuk program insentif tarif listrik tersebut sekitar Rp 15,39 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakini 900 VA bisnis dan 900 VA industri. Awalnya, listrik gratis berlaku untuk 3 bulan, namun kemudian diperpanjang hingga akhir tahun.

5. Kartu Prakerja
Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per bulannya.

Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Riciannya, sebesar Rp 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Sisanya, untuk insentif.

Adapun insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000). Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000).

6. Subsidi gaji karyawan
Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran.

Sampai saat ini, pemerintah telah mengantongi 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji. Pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan ini akan disalurkan secara bertahap. Pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan.

7. BLT usaha mikro kecil
Bantuan diberikan kepada para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, kucuran bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Program ini diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (24/8/2020). Saat peluncuran, bantuan sudah disalurkan kepada satu juta usaha mikro kecil. Bantuan akan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil pada September mendatang.

Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 22 triliun.

Harus diakui data penerima ini memang cukup bermasalah. Tak hanya penerima ganda, ada juga masalah seperti anak-anak di bawah usia terdaftar sebagai penerima, orang yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai penerima, dan masalah lainnya.

Dalam catatan Ombudsman RI sejak dibuka pengaduan pada 29 April 2020 hingga 3 Juni 2020 Ombudsman RI telah menerima 1.004 aduan/laporan. Dari jumlah itu, 817 pengaduan atau 81,37 persen merupakan permasalahan penyaluran Bansos.

Aduan yang diterima Ombudsman itu di antaranya menyangkut: penyaluran bantuan yang tidak merata; ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan; salah sasaran; dan ada yang tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang.

Presiden Joko Widodo mengakui data penerima Bansos masih bermasalah. Ia memastikan pemerintah bakal memperbaiki sehingga penyaluran Bansos tepat sasaran.

Karenanya, berdasar evaluasi, Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos Indonesia pada tahun ini berencana menggunakan aplikasi pengenal wajah (face recognition) untuk penyaluran bantuan. Penerapan ini rencananya bakal dilakukan Februari mendatang.

"Targetnya, Februari sudah pakai (face recognition). Januari ini memang belum karena sedang tek-tokan dengan Dukcapil," kata Ketua Tim Pelaksana Satgas PT Pos Indonesia Haris Husein.

Namun penyaluran berbasis pengenalan wajah ini masih terbatas digunakan oleh PT Pos karena data telah tersambung dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Pada bulan pertama penyaluran, selain menyalurkan bantuan, PT Pos juga akan merangkap data yang dibutuhkan, seperti merekam foto atau wajah penerima bansos tunai.

Hingga saat ini, kata Haris, penyaluran bansos tunai masih menggunakan tanda tangan sebagai tanda penerima. Sehingga, belum ada pencatatan mutakhir saat uang telah diterima oleh Keluarga Penerima Bantuan (KPM).

Dengan face recognition nantinya hanya warga itu sendirilah yang dapat mencairkan dana.

(Petugas memotret identitas penerima bantuan sebagai tanda bukti saat penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kantor Desa Sindangherang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (24/12/2020). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi//aww.)