Arah Merdeka Belajar 15 Tahun ke Depan

Jakarta, InfoPublik - Sejak akhir tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memaparkan program "Merdeka Belajar" sebagai arah baru pendidikan nasional ke depan.

Kebijakan "Merdeka Belajar" ini tak lepas dari arahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden kepada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 agar seluruh kebijakan pemerintah berorientasi kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan menjadi urat nadi dari upaya peningkatan SDM tersebut.

Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim memaparkan "Target Merdeka Belajar 15 Tahun ke Depan", ia menekankan prinsip keberlanjutan untuk memastikan kebijakan Merdeka Belajar tetap berlanjut dan semua target akan tercapai pada 15 tahun ke depan.

"Semua yang kita lakukan dalam Merdeka Belajar merupakan prinsip keberlanjutan untuk mencapai critical mass (batas minimum) sekitar 20 persen sehingga memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan agar dapat beroperasi secara mandiri dan tidak dapat diputarbalikkan," disampaikan Mendikbud dalam telekonferensi Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Kamis (02/07/2020).

Prinsip keberlanjutan tersebut ditempuh antara lain dengan melakukan revisi berbagai peraturan perundangan, salah satunya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kemendikbud juga merevisi berbagai peraturan teknis yang bertujuan menyederhanakan proses administratif dan perluasan jangkauan penerima manfaat. Contoh, penyederhanaan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekaligus memperluas jangkauannya hingga ke sekolah swasta.

Selain itu, transformasi kepemimpinan internal, baik di dalam kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah menjadi faktor penting. Secara paralel, Kemendikbud juga terus berupaya mengintegrasikan peran pihak ketiga dalam sistem pendidikan nasional.

Mendikbud mencontohkan, peran aktif dunia usaha dan dunia industri dalam pendidikan vokasi maupun pendidikan tinggi. Selama ini, kiprah relawan dan komunitas pendidikan turut menyokong program Organisasi Penggerak dan Sekolah Penggerak. Dunia usaha maupun relawan dari masyarakat juga terbukti mampu menyokong proses pembelajaran jarak jauh di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

"Apapun yang terjadi di pemerintahan, grup-grup penggerak yang terbentuk dapat terus berjalan," ujar Nadiem Makarim.

Mendikbud menjelaskan, terdapat 11 target yang menjadi fokus utama Merdeka Belajar tahun 2020-2035. Sebanyak enam target berada di kategori pendidikan dasar dan menengah, dua target di kategori tata kelola, dan tiga target di kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Rincian target masing-masing kategori adalah sebagai berikut;

Kategori pendidikan dasar dan menengah yakni Peningkatan Skor PISA (standar pendidikan internasional) untuk Literasi sebesar 451, Numerasi sebesar 407, dan Sains sebesar 414.

Kemudian mendorong jumlah Sekolah Penggerak mencapai 30 ribu. Selain itu, sampai tahun 2035 diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk prasekolah sebesar 85%, SD hingga SMA mencapai 100%.

Target berikutnya adalah meningkatkan jumlah guru yang lulus program Pendidikan Profesi Guru (PPG), saat ini lulusan PPG baru mencapai 400 ribu. Menciptakan Guru Penggerak hinggga mencapai 300 ribu dan Kepala Sekolah yang diangkat dari latar belakang Guru Penggerak dapat mencapai 150 ribu.

Adapun dari Kategori tata kelola, Kemendikbud mendorong peningkatan Anggaran Pendidikan yang ditransfer langsung ke sekolah mencapai 45%. Hal lainnya adalah peningkatan Kontribusi sektor swasta untuk sektor pendidikan dalam persentase Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 1,6%.

Dari kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi: Pertama, diharapkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar pendidikan tinggi hingga mencapai 50%. Hal berikutnya, jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan (termasuk yang melanjutkan pendidikannya dalam satu tahun setelah kelulusan) sebanyak 85% untuk SMK dan pendidikan tinggi vokasi.

Sedangkan, pada tahun 2035 jumlah pengajar yang memiliki pengalaman atau sertifikasi industri bisa mencapai 85% untuk SMK dan pendidikan tinggi vokasi.

Sebelumnya, Mendikbud kembali memaparkan konsep Merdeka Belajar yang mendorong seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan agar terwujud pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat konstitusi. Hal tersebut dapat dicapai melalui perbaikan pada 1) infrastruktur dan teknologi; 2) kebijakan, prosedur, dan pendanaan; 3) kepemimpinan, masyarakat, dan budaya; 4) serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Menurut Mendikbud, Merdeka Belajar merevitalisasi sistem pendidikan yang membangun kompetensi utama agar menghadirkan belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan; sistem terbuka yang memungkinkan kerja sama/gotong royong antarpemangku kepentingan; guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar; dan pelatihan guru diselenggarakan berdasarkan praktik-praktik baik.

Pada kategori pedagogi, Merdeka Belajar mendorong pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum, dan penilaian; serta pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat kepada siswa.

Selanjutnya di bidang kurikulum, Merdeka Belajar bertujuan membentuk kurikulum berdasarkan kompetensi dan sebagai kerangka/menu; fokus kepada keterampilan lunak (soft skill) dan pengembangan karakter. Adapun terkait sistem penilaian, Merdeka Belajar berupaya menghadirkan penilaian yang bersifat formatif/mendukung; serta penilaian berdasarkan portofolio.(dik/Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)