:
Oleh Kristantyo Wisnubroto, Senin, 29 Juni 2020 | 12:56 WIB - Redaktur: DT Waluyo - 715
Jakarta, InfoPublik - Gerakan pejabat negara serentak belanja produk dalam negeri lewat aplikasi daring (online). Begitulah aksi nyata kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang akan bergulir Juli 2020.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pada Juli nanti akan diluncurkan aplikasi pengadaan langsung untuk UMKM melalui kerja sama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan e-commerce agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah memakai produk dalam negeri khususnya buatan UMKM.
"Ini meningkatkan belanja APBN untuk UMKM dan menunjukkan kampanye dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia," kata Menko Luhut, belum lama ini.
Seturut program ini, sedikitnya ada 150 pelaku UMKM yang dimasukkan dalam e-catalog LKPP agar masuk dalam ekosistem pengadaan BUMN maupun kementerian/lembaga pemerintah. Mereka bergerak dari jasa konstruksi hingga bisnis kuliner. Berdasarkan data terakhir Kementerian Koperasi dan UKM total jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai sekitar 64 juta unit usaha.
Gerakan Bangga Buatan Indonesia itu sendiri diluncurkan Presiden Jokowi pada 14 Mei 2020. Hasilnya? Setidaknya hingga saat ini ada 500 ribu juta lebih pelaku UMKM bertransformasi ke ekosistem digital. "Kami kaget juga, dalam satu bulan sudah 500 ribu lebih UMKM baru yang bergabung ke ekosistem digital dan penjualannya naik 2.100%," ungkap Menko Luhut.
Pandemi Covid-19 telah membuka mata banyak pihak termasuk pemerintah bahwa ternyata masih ada peluang yang bisa digali dari sektor UMKM. Data pemerintah menyebutkan, ada 40 juta lebih UMKM di Indonesia. Sementara hanya 8 juta yang tergabung dalam ekosistem digital. Melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia, pemerintah mematok target 2 juta UMKM gabung ke ekosistem digital pada Desember 2020 mendatang.
Menurut Luhut Pandjaitan, soal ini bukan perkara gampang untuk memenuhi target tersebut. Karenanya pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota hingga swasta untuk menjadi penopang atau pengasuh bagi UMKM di sekitarnya.
Pemerintah mengakui proses migrasi UMKM ke ekosistem digital bukan tanpa hambatan. Menko Luhut mengatakan, ada sedikit hambatan dalam proses migrasi ini terkait mahalnya tarif internet hingga minimnya pelatihan yang diperoleh UMKM. Untuk itu, pemerintah tengah merancang kebijakan bagi UMKM dan memberikan pelatihan khusus bagi UMKM.
Konsep GBBI ini kurang lebih mirip gerakan mendongkrak daya konsumen masyarakat saat peringatan 50 Tahun Indonesia pada 1995 dengan Gerakan Aku Cinta Indonesia.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyebut para pelaku UMKM yang koneksi dengan ekosistem digital terbukti lebih mampu bertahan menghadapi krisis termasuk pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
"Pada pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi UMKM di Indonesia. Saat ini baru 13 persen UMKM yang masuk ke ekosistem digital," kata Menteri Teten, Kamis (20/06/2020).
Ia juga mengatakan, peningkatan transaksi melalui digital sebagian besar terjadi pada segmen kebutuhan primer termasuk makanan, minuman, perlengkapan sekolah, perlengkapan kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer).
Menteri Teten mengaku selalu berdialog dengan para pelaku e-commerce (dagang-elektronik) dan pedagang pasar untuk mengingatkan bahwa perubahan perilaku konsumen ini harus diantisipasi dan ada tren belanja digital yang harus direspons.
Beberapa kali dalam kunjungan langsungnya ke warung-warung tradisional di pasar juga mulai menemukan banyak dari mereka sudah menggunakan aplikasi digital secara terbatas.
Terlebih juga saat ini kesadaran masyarakat dan konsumen mengenai higienitas makin tinggi sehingga pembenahan UMKM dengan digitalisasi merupakan upaya nyata untuk memperkuat daya saing mereka agar bisa masuk ke pasar yang lebih luas dan modern.
Perlu dukungan dari Bank Indonesia (BI) terutama dukungan digital payment dan Smesco Indonesia sudah memakai QRIS. Jika makin diperluas maka akan menjadi momentum UMKM untuk mengakses pasar lebih besar selain ada kemudahan untuk konsumen dan produsen di hulu, reseller di online juga akan saling berkontribusi.
Menteri Teten mengakui faktanya memang tidak mudah untuk mendampingi UMKM untuk masuk ke dunia digital, hanya sekitar empat hingga 10 persen saja yang akan langgeng dalam ekosistem baru tersebut. Menurutnya banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
"Termasuk karena kemampuan penguasaan teknologi yang masih rendah hingga kekuatan merespons konsumen secara daring juga masih lemah. Untuk itulah, dibutuhkan peran para reseller online untuk membantu pemasaran produk UMKM," kata Menteri Teten.
Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program Kakak Asuh UMKM (KAU) untuk mempercepat upaya transformasi digital para pelaku UMKM, terutama melalui online marketplace.
Melalui KAU, Kemenkop-UKM mencetak para ahli digital marketing yang akan bertindak sebagai kakak asuh. Mereka akan mendampingi para pelaku UMKM dalam memanfaatkan marketplace secara lebih efisien.
Calon kakak asuh yang ingin bergabung bisa melakukan pendaftaran melalui platform online, Edukukm.id. Peserta terpilih akan mendapatkan pelatihan online sebagai kakak asuh, serta sertifikat online. Mereka kemudian akan mencari UMKM untuk dibantu melakukan penjualan di Lazada.co.id.
Selain dengan Lazada, kerja sama untuk mendongkrak bisnis UMKM tersebut sudah dijalankan pemerintah dengan sejumlah platform digital, antara lain Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak.
Lebih jauh, Kemenkop-UKM juga berkoordinasi dengan dinas-dinas di daerah guna memastikan digitalisasi UMKM dapat berjalan di seluruh lapisan, baik di kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), platform dagang-elektronik, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. (kom/umkm/antaranews/Foto: ANTARAFOTO/Basri Marzuki)
