Simbiosis Mutualisme SMK dan Industri

Jakarta, InfoPublik - "Pernikahan massal" antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan industri, kini tengah digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah meningkatkan kualitas anak didik serta menyediakan angkatan kerja terampil.

Esensi hubungan kedua belah pihak tersebut, dalam bahasa biologinya, adalah terjadi simbiosis mutualisme antara pihak SMK dan kalangan industri. Kedua belah pihak, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, Sabtu (27/06/2020), saling menguntungkan

Dijelaskan "pernikahan massal" antara SMK dan industri tidak hanya sekadar kerja sama biasa. Tetapi kerja sama yang intens mulai dari penyusunan kurikulum, pembelajaran, hingga praktik kerja industri dirancang secara bersama-sama.

Kurikulum SMK, tidak hanya disusun oleh pihak sekolah tetapi juga bersama-sama dengan mitra industri. Tenaga pengajar pun tidak hanya guru di sekolah itu, praktisi di industri pun harus terlibat.

Perikatan perjanjian harus menegaskan komitmen dari industri agar menerima atau merekrut lulusan dari SMK yang mereka ajak kerja sama.

"Kalau sudah ada surat itu, berarti kalau saya (sebagai industri) sudah teken (tanda tangan) menerima lulusan untuk kerja di industri, itu baru pernikahan yang sah," kata Mendikbud Nadiem.

Selain itu, industri juga dapat memberikan beasiswa dan ikatan dinas kepada pihak sekolah yang diajak kerja sama. Di samping itu, mereka bisa memberikan pengenalan teknologi dan proses kerja industri kepada para guru sertifikasi kompetensi.

"Branding industri itu diberikan kepada murid lulusan, karena dia percaya dengan program (kurikulum) itu, dan juga join research project merupakan satu contoh paket pernikahan," tutur Nadiem Makarim.

Diakui pemerintah, saat ini industri membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia (SDM) siap kerja. Namun, ketersediaan lulusan SMK sering tidak klop dengan jenis pekerjaan yang disediakan industri.

Mendikbud meyakini jika program "pernikahan massal" itu terwujud, maka industri diuntungkan karena dapat mengurangi biaya pelatihan dan SMK juga diuntungkan karena lulusannya diserap industri. Industri harus dapat melihat SMK sebagai sarana untuk mencetak SDM yang memiliki kompetensi dan harganya pun kompetitif.

Salah satu wilayah yang mengusulkan kurikulum SMK sesuai dengan kebutuhan industri adalah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengusulkan perlakuan khusus untuk SMK di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, Kabupaten Bekasi saat ini memiliki banyak kawasan industri sehingga kurikulum pelajaran SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Di Kabupaten Bekasi saat ini berdiri lebih dari 6.700 perusahaan yang mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja namun peluang itu belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal. Meski sudah ada beberapa perusahaan setempat yang memberikan pendidikan vokasi maupun lembaga pelatihan kerja. Hal itu dirasakan belum cukup.

Menyikapi kondisi demikian, Kemendikbud tengah merancang SMK jalur cepat (fast track) agar lulusan siswa tersebut setara Diploma Dua (D2) dan keterampilan siap kerja.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto mengatakan ke depan, tidak semua SMK nantinya dengan masa pembelajaran selama empat tahun.

Program SMK fast track waktunya lebih lama dibandingkan SMK yang sudah berjalan saat ini. Namun untuk program SMK fast track 4,5 tahun setara dengan diploma dua (D2). Program tersebut melibatkan dunia industri dan juga pendidikan tinggi.

Dalam rancangannya, program tersebut terdiri dari sembilan semester. Semester satu hingga lima pembelajaran di sekolah. Kemudian semester enam, siswa mengikuti praktik kerja industri. Selanjutnya semester tujuh belajar di kampus, dan semester delapan dan sembilan magang di industri baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada program SMK fast track tersebut, begitu lulus siswa akan menerima ijazah SMK, ijazah D2, sertifikat kompetensi, serta sertifikat lulus magang. Dengan kerja sama yang baik dengan industri, maka diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

"Program SMK fast track ini tidak otomatis wajib di seluruh SMK," jelas mantan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada itu.

Wikan menargetkan penerapan SMK fast track tersebut dapat berjalan pada tahun depan. Untuk tahap awal, proyek percontohan SMK fast track itu dilakukan untuk 10 SMK. Untuk program tersebut, SMK harus menjalin kerja sama dengan industri dan perguruan tinggi vokasi. Hal itu penting agar kompetensi lulusan baik dan juga diserap oleh dunia industri. Kolaborasi yang dilakukan mulai dari penyusunan kurikulum, magang, sarana prasarana, hingga tenaga pengajar.

Dalam kesempatan itu, Wikan juga meyakini bahwa SMK jika dirancang dengan serius maka akan menghasilkan lulusan yang kompeten. Misalnya saja teknisi las atau welder, yang mana jika mengikuti program SMK fast track selama empat atau 4,5 tahun diharapkan dapat menjadi teknisi las yang memiliki sertifikasi yang diakui industri dan bisa melakukan pengelasan yang spesial seperti pengelasan di bawah laut.

Menyambut Tahun Ajaran Baru 2020/2021, Wikan Sakarinto menegaskan, padabidang pendidikan vokasi, soal kesehatan dan keselamatan juga menjadi prioritas utama sehingga pembelajaran yang bersifat teori akan tetap berlangsung secara daring. Jika pembelajaran yang bersifat praktikum dan tidak bisa secara daring maka pembelajaran diperbolehkan dilaksanakan di studio, laboratorium, atau lokakarya.

"Tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat kemudian juga harus berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 maupun dengan pemerintah daerah," katanya.(dik/antaranews/Foto: ANTARA FOTO/Ampelsa)