:
Oleh Endang Kamajaya Saputra, Rabu, 3 Juni 2020 | 11:34 WIB - Redaktur: DT Waluyo - 516
Jakarta, InfoPublik - Petani dan nelayan tidak luput dari perhatian khusus pemerintah di masa pandemi Covid-19. Kepedulian itu ditunjukkan lewat putusan Presiden. Yakni, dengan menyiapkan stimulus Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran cicilan dan mensubsidi bunga kredit bagi petani dan nelayan.
Pemberian insentif ini dilakukan untuk meringankan biaya produksi petani dan nelayan selama masa pandemi Covid-19. “Kita sudah putuskan, sudah berjalan, pemerintah telah menyiapkan Rp 34 triliun untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut dia sampaikan saat membuka Rapat Terbatas (Ratas) Insentif Bagi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/05/2020). Insentif fiskal dari pemerintah ini akan disalurkan melalui program Kredit Usaha Rakyat, PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), Kredit Ultra Mikro Pegadaian, serta program di perusahaan pembiayaan lainnya.
Selain itu, lanjut Jokowi, terdapat penundaan angsuran dan pemberian subsidi melalui program di Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPM UKP), Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), ataupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertanian (Kementan).
Sedangkan stimulus dari instrumen nonfiskal, pemerintah akan menjamin kelancaran rantai pasok dengan ketersediaan bibit, pupuk, dan alat produksi bagi petani dan nelayan.
“Kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk, alat-alat produksi,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan insentif kepada petani dan nelayan di tengah pandemi Covid-19 dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok.
Presiden Jokowi mengatakan, pemberian insentif akan diberikan melalui beberapa skema program besar untuk membantu para petani dan nelayan miskin.
"Saya melihat ada beberapa skema program besar yang bisa digunakan untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Kamis (28/05/2020).
Skema pertama yakni melalui jaring pengaman sosial. Ia meminta agar jajarannya memastikan 2,7 juta petani, buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus mendapat bantuan sosial.
"Melalui program jaring pengaman sosial, pastikan 2,7 (juta) petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan baik PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik," katanya.
Melalui skema tersebut, pemerintah ingin meringankan beban konsumsi keluarga petani dan nelayan miskin.
"Tujuan utama dari skema program ini adalah meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu termasuk petani dan nelayan miskin," ujar Jokowi.
Kemudian skema kedua yakni melalui program subsidi bunga kredit. Pemerintah kata Jokowi sudah memutuskan anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp 3,4 triliun.
"Untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan melalui KUR, Mekaar, UMi, pegadaian dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya," katanya lagi.
"Penundaan angsuran dan subsidi kepada para penerima bantuan permodalan yang dilakukan beberapa kementerian seperti LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), CPCL (Calon Petani Calon Lahan) dan lainnya baik dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan kementerian pertanian saya yakin juga ada," sambungnya.
Selanjutnya skema ketiga yaitu melalui pemberian stimulus untuk modal kerja. Skema ini, kata Jokowi, penting bagi usaha pertanian, bagi usaha kelautan dan perikanan.
Ia juga meminta prosedur pemberian insentif dipermudah sehingga petani dapat memperoleh dana yang dibutuhkan.
"Bagi petani dan nelayan yang bankable penyalurannya melalui perluasan program KUR ini bisa sedangkan yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi Mekaar dan skema lain melalui kementerian. Saya minta prosedurnya dipermudah, seaksesnya dipermudah, prosedur dibuat sederhana tidak berbelit-belit sehingga petani dan petambak kita bisa memperoleh dana-dan yang dibutuhkan," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan skema keempat melalui instrumen kebijakan non fiskal melalui kebijakan kelancaran rantai pasokan.
"Yang kita harapkan usaha pertanian dan perikanan ini lebih baik melalui ketersediaan bibit, pupuk alat-alat produksi. Saya kira ini sudah kita berikan beberapa tahun yang lalu," katanya menambahkan.
Sumber Foto: Antara
