Menteri Arifin; Gas Masih Tulang Punggung Energi Nasional

:


Oleh DT Waluyo, Kamis, 5 Maret 2020 | 12:00 WIB - Redaktur: DT Waluyo - 359


SIARAN PERS

NOMOR: 105.Pers/04/SJI/2020

Arifin: Gas Masih Tulang Punggung Energi Nasional

Gas bumi dinilai masih menjadi tulang punggung energi nasional sekaligus salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Akan tetapi, tantangannya ke depan adalah bagaimana Indonesia bisa mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersedian energi tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan potensi gas di Indonesia cukup besar dengan kepemilikan atas cadangan terbukti sebesar 97,5 trilliun kaki kubik dan belum sepenuhnya dioptimalkan.

"Gas menjadi salah satu backbone energi kita yang memang bisa kita manfaatkan karena ke depannya kebutuhan gas di dalam negeri akan bertambah dan itu harus kita alokasikan semaksimal mungkin pemanfaatannya," jelas Arifin di Bandung, Rabu (4/3).

Kendati begitu, Arifin mengungkapkan jika pengelolaan gas tidak dilakukan secara tepat maka sulit kiranya untuk mewujudkan kemandirian energi mengingat adanya indikasi energi fosil akan habis. "Kalau dulu minyak kita ekspor, gas kita ekspor. Sekarang ini gas juga mulai terindikasi menurun (produksinya)," ungkapnya.

Dalam hal sumber daya gas ini, Arifin menambahkan, perbandingan cadangan gas Indonesia terhadap cadangan gas dunia kurang dari 2 persen. "Cadangan gas hanya 1,53% dari cadangan dunia. Rusia menjadi yang terbesar," kata Arifin.

Hal serupa juga terjadi di minyak bumi. Indonesia hanya memiliki 0,2% dari cadangan minyak bumi dunia. Cadangan minyak terbesar dimiliki oleh Venezuela.

Melihat kondisi tersebut, Pemerintah tengah melakukan berbagai terobosan salah satunya mengaktifkan kembali sumur-sumur tua yang masih potensial. "Saya meminta ke Pertamina dan SKK Migas, kita punya banyak cadangan yang belum teroptimalkan. Banyak sumur-sumur tua harus kita aktifkan lagi. Masih ada 74 potensi cekungan yang belum dikerjakan," tegas Arifin. (NA)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama