:
Oleh Irvina Falah, Kamis, 5 Desember 2019 | 15:15 WIB - - 533
Sorong, InfoPublik – Kementerian Perdagangan bersinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di Papua Barat untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok), khusus menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Kali ini, Kemendag diwakili Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi dan Pemerintah Provinsi Papua Barat menyelenggarakan rapat koordinasi daerah (rakorda) mengenai bapok di Sorong, Papua Barat, pada hari ini, Kamis (5/11).
Rakorda dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Papua Barat Melkias Werinussa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Papua Barat George Yarangga, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Donny Heatubun, Kepala Bulog Cabang Sorong Ramadin Rudin, serta perwakilan dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh kabupaten/kota di provinsi Papua Barat. Selain itu, hadir pula Tim Pengendali Inflasi Daerah, perwakilan satgas pangan, serta pelaku usaha bapok.
"Menjelang Natal dan Tahun Baru, biasanya terjadi peningkatan permintaan bapok, yang dapat berdampak pada kenaikan harga. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipasi khususnya di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya merayakan Natal serta daerah penyumbang inflasi tinggi. Salah satunya, dengan meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah," ujar Edi.
Edi mengimbau pemerintah daerah agar bersiap menghadapi potensi kenaikan permintaan bapok serta mencermati kondisi cuaca. Hal ini dilakukan dengan memantau dan melaporkan perkembangan harga harian bapok, khususnya beras secara intensif di pasar pantauan.
Berikutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat memantau dan melaporkan hambatan distribusi bapok, seperti kerusakan jalan atau hambatan lain yang dapat mengganggu kelancaran distribusi. Selain itu, Pemerintah daerah diharapkan dapat memantau dan melaporkan jumlah stok bapok yang dimiliki pedagang di pasar pantauan, guna mengetahui perkiraan kebutuhan.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah koordinatif untuk menstabilkan harga bila terjadi kenaikan harga yang di luar kewajaran,” kata Edi. Pemerintah daerah, lanjut Edi, harus meningkatkan koordinasi antarinstansi di daerah untuk memastikan ketersediaan bapok melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi-lokasi pemukiman masyarakat berpendapatan rendah.
“Pemerintah daerah juga harus memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan mengimbau pelaku usaha untuk tidak menimbun barang dalam rangka spekulasi. Dalam melakukan pengawasan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kerja sama dengan Satgas Pangan,” ungkap Edi. Dalam rakorda ini disampaikan, pasokan bapok yang ada di gudang pantauan, yaitu gudang pelaku distribusi dan gudang Bulog.
Menurut Edi, pasokan yang ada sekarang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Sorong dan sekitarnya untuk tiga bulan ke depan. Di gudang Bulog Sorong tercatat memiliki pasokan sebesar 4.800 ton beras dan cukup untuk tiga bulan ke depan. Selain beras, di gudang bulog juga tersedia gula sebanyak 287 ton dan minyak goreng sebanyak 12 ton.
Sehari sebelumnya, Kemendag telah melakukan pantauan di gudang distributor, yaitu PT Mariat Utama dan CV Delta Mandiri. Dalam pantauan tersebut, di gudang PT Mariat Utama stok beras tercatat 350 ton, gula 92 ton, minyak goreng 154 ribu liter, tepung terigu 260 ton. Sementara di gudang CV Delta Mandiri stok beras tercatat 160 ton, gula 16 ton, minyak goreng 120 ribu liter, tepung terigu 41 ton.
Selain itu, untuk mengantisipasi kenaikan permintaan bapok, pihak distributor akan menambah pasokan bapok sebesar 20—30 persen. Selain gudang distributor, Kemendag juga memantau pasokan di ritel modern. Untuk mengantisipasi kenaikan permintaan, pihak ritel modern akan menambah pasokan bapok sebanyak 100 persen dari hari biasa.
Edi menambahkan, kota Sorong saat ini telah mampu memproduksi bapok, seperti telur dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini diharapkan mampu untuk mengurangi ketergantungan Papua Barat akan kebutuhan telur dari daerah lain terutama Surabaya.
“Dengan adanya produksi di daerah Sorong, maka seharusnya ketergantungan dari daerah lain semakin berkurang. Pengusaha ritel modern diharapkan mengambil pasokan dari produksi lokal karena selain telur yang dikonsumsi masyarakat semakin sehat, komoditas tersebut tidak melalui proses distribusi yang lama.
Selain itu, dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan daerah setempat,” jelas Edi. Edi juga mengungkapkan, perwakilan BI memproyeksikan inflasi di Papua Barat turun menjadi 1,9-2,3 persen
(yoy), dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,7 persen (yoy). "Hal ini menjadi keberhasilan dan semangat untuk kita semua agar pada 2020 dapat meningkat lebih baik lagi," tutup Edi.
Rakorda dan pantauan bapok merupakan salah satu langkah strategis Kemendag dalam menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Kegiatan ini diluncurkan oleh Menteri Perdagangan di kantor Kemendag, Jakarta, pada 13 November 2019 lalu.
Waktu pelaksanaan kegiatan tersebut antara minggu ke-2 November sampai dengan minggu ke-2 Desember 2019. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di 15 daerah pantauan utama, yaitu Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya merayakan Natal. Selain itu, rakorda juga dilaksanakan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali sebagai daerah yang diprediksi berpotensi memberikan andil inflasi cukup tinggi.
Sebelumnya, Kemendag telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional bapok di Jawa Timur pada 4 Oktober 2019 lalu. Pada rakornas ini, Menteri Perdagangan memberikan arahan, yaitu pertama segera melakukan langkah antisipasi menjelang Natal 2019 Tahun Baru 2020. Kedua, mewaspadai tantangan terkait kondisi kekeringan ekstrim. Ketiga, menjaga kelancaran pasokan ke masyarakat dan keterjangkauan harga di pasar.
Selain rakorda dan rakornas, Kemendag akan mengawal ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bapok di pasar secara intensif melalui kegiatan penetrasi pasar di 82 kabupaten/kota pantauan mulai minggu ketiga Desember 2019. Kegiatan ini melibatkan seluruh Pejabat Eselon I dan II Kemendag beserta tim. Kegiatan tersebut bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Satgas Pangan, Bulog, dan Tim Pengendali Inflasi.
--selesai—
Informasi lebih lanjut hubungi:
Olvy Andrianita
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3860371 Ext. 1321/021-3508711
Email: pusathumas@kemendag.go.id
