Wako Rahma Dukung Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan Penurunan Stunting

:


Oleh KOTA TANJUNG PINANG, Selasa, 16 Februari 2021 | 22:06 WIB - Redaktur: Tobari - 371


Tanjungpinang, InfoPublik - Wali Kota Tanjungpinang Rahma menerima audensi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau Mediheryanto, di kantor wali kota Tanjungpinang, Kepri, Selasa (16/2/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Rahma menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan pendataan keluarga 2021 dan percepatan penurunan stunting di kota Tanjungpinang.

Menurutnya, pendataan keluarga penting dilakukan guna menyusun perencanaan kebijakan pembangunan di segala sektor.

"Kita suport program yang dilakukan BKKBN di kota Tanjungpinang. Karena pendataan keluarga ini sebagai backup data dalam menyusun program untuk percepatan kesejahteraan keluarga," ucap Rahma.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Mediheryanto, menjelaskan program pendataan keluarga ini dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Surat Edaran Gubernur Kepri.

"Pelaksanaan pertama pendataan keluarga itu, kita mulai pada 2015. Kedua di tahun 2020. Namun, karena situasi pandemi, pendataan bisa kita dilakukan di 2021," ujarnya.

Mediheryanto menyebutkan pendataan keluarga ini kita butuhkan dalam rangka sebagai dasar evaluasi capaian program BKKBN dan juga sebagai bahan penyusunan kebijakan dan rencana operasional program.

Sedangkan data stunting, terkait dengan data yang kita butuhkan dalam penaganan stunting. "Sehingga kita mendapatkan data by name by adress, siapakah yang terdampak stunting yang harus kita intervensi dan melakukan penanganan," katanya.

Hal ini, kata dia, mulai 2021, ketua tim pelaksana penaganan stunting di Indonesia yaitu Presiden Joko widodo telah menunjuk BKKBN sebagai ketua tim penanganan stunting. Tidak hanya BKKBN saja, tapi semua sektor yang terkait itu ikut menangani stunting. Namun, tetap di bawah koordinasi BKKBN.

Sesuai arahan Presiden, secara target nasional harus menurunkan angka stunting 14% di tahun 2024 dari 27,6% angka stunting di 2019. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

"Saat ini angka penurunan stunting di Tanjungpinang lebih kurang 7%, tapi sudah menurunkan menjadi 5%. Harapan kita bisa di bawah 5% penurunan stunting di Tanjungpinang," tambahnya.

Untuk pendataan kependudukannya nanti, kata Mediheryanto, dilakukan secara door to door. Petugas pendataan yang ditunjuk pemko Tanjungpinang akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan formulir pendataan kependudukan dan juga menggunakan aplikasi melalui smartphone.

"Pendataan secara smartphone, petugas yang sudah dilatih, kita berikan user. Mereka akan turun door to door untuk melakukan pendataan," ujarnya.

Untuk itu, Mediheryanto berharap agar masyarakat Tanjungpinang dapat memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas yang datang melakukan pendataan agar data yang kita dapatkan adalah memang data benar-benar yang akurat.

"Ini sangat penting untuk digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan. Kalau data yang diberikan tidak benar, maka perencanaan kita menjadi tidak benar. Sebab, perencanaan kita itu terkait dengan pelayanan masyarakat. Itu yang utama," katanya.

Diakhir pertemuannya, ia juga berdikusi terkait rencana penyusunan grand design pembangunan kependudukan.

Grand design ini penting, karena merupakan peta jalan dalam pembangunan kependudukan yang memuat lima pilar menyangkut semua aspek mulai dari kuantitas, kualitas, mobilitas, dan seterusnya.

Dalam penyusunannya dilakukan untuk jangka panjang yakni 25 tahun akan datang. Di Tanjungpinang sendiri, tahun lalu sudah dianggarkan, tetapi karena situasi pandemi Covid-19 akhirnya terrefocusing. Kita berharap, wali kota Tanjungpinang bisa menganggarkan kedepannya.

"Wali kota sudah melihat situasi dan berupaya memperjuangkan itu. Karena, saat ini, tidak ada sektor pembangunan yang tidak terkait dengan kependudukan. Jadi harus ada peta jalannya, maka itu perlu di susun grand design pembangunan kependudukannya," tuturnya. (Tri/toeb)