:
Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA, Senin, 6 Juli 2020 | 23:27 WIB - Redaktur: Tobari - 977
Maluku Tenggara, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Maluku (Malra) melalui Dinas Sosial Daerah hingga kini telah menyalurkan berbagai bantuan sosial (Bansos) kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Maluku Tenggara.
Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Malra, Drs.Hendrikus Watratan saat menyampaikan laporannya pada kegiatan penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), nutrisi kepada anak kurang mampu.
Serta bantuan kearifan lokal di aula Kantor Bupati Malra, Senin (6/7/2020) menjelaskan, ada penambahan jumlah bansos yang di terima Kabupaten Maluku Tenggara.
Dia merincikan, jenis Bansos yang telah mengalami penambahan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dari sebelumnya 5.570 KPM menjadi 6,316 KPM.
Bantuan pangan non tunai (sembako) mengalami perluasan dari sebelumnya 6.620 KPM menjadi 8.012 KPM, bantuan dampak sosial tunai dampak covid-19 sebanyak 8.114 KPM.
Bansos sembako dan bantuan tunai jaring pengaman sosial yang berumber dari APBD Malra dan APBD Provinsi Maluku sebesar 3.737 keluarga/individu, serta bantuan langsung tunai yang bersumber dari APB Ohoi.
Proses penyaluran PKH sejak Januari hingga Juni 2020 sebanyak 6.294 KPM dengan nilai transaksi sebesar Rp19.098.715.000. Penyaluran program bantuan pangan non tunai (sembako) Januari hingga Juni sebanyak 6.950 KPM dengan nilai transaksi sebesar Rp6.341.800.000.
Serta realisasi penyaluran bantuan sosial tunai tahap I dan II melalui PT.Pos cabang Tual sebanyak 5.943 KPM atau 83% dengan nilai transaksi sebesar Rp7.131.600.000.
Dia ungkapkan, sisa kuota Bansos tunai yang tidak tersalur sebanyak 1.720 KPM dengan rincian penghapusan penerima bansos tunai yang tidak berhak menerima sebanyak 951 KPM dan sisa 769 KPM yang belum melakukan pencairan dana bantuan pada PT.Pos Cabang Tual.
Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial melalui APBD kepada 3.737 keluarga/individu dengan nilai total sebesar Rp6.726.600.000. merupakan dana sharing APBD Provinsi 20 persen dan APBD Malra 80%.
Untuk Bansos APBD sementara dilakukan verifikasi dan validasi data oleh tim verifikasi data Bansos Pemda. Tim telah menyelesaikan verifikasi pada 173 ohoi/kelurahan.
"Masih tersisa 20 ohoi pada Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat,” ungkap Hendrikus Watratan. (Abh/toeb)
