Bupati Aceh Tengah Bahas Permasalahan Krusial dalam Rapat Terbatas

Takengon (Info Publik) - Untuk mencari solusi terbaik terhadap beberapa permasalahan krusial terkini, Bupati Aceh Tengah, Drs. Shabela Abubakar, Kamis (2/7/2020), menggelar Rapat Terbatas bersama 5 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Tim Ahli Bupati

Kelima Kepala OPD yang diundang Bupati untuk mengikuti rapat terbatas tersebut  terdiri dari Kepala Dinas Sosial, Aulia Putra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Subhan Sahara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Latif Rusdi, Kepala Dinas Kominfo, Khairuddin Yoes dan  Kepala Bappeda, Amir Hamzah.

Rapat terbatas tersebut juga dihadiri Pendamping PKH Kabupaten, Pilar Sosial/ TKSK Kabupaten, Pegiat LSM dan awak media di Kabupaten Aceh Tengah.

Rapat terbatas yang digelar di Gedung Ummi Pendopo Kabupaten Aceh Tengah itu membahas beberapa isu utama yang terkait dengan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, persampahan dan lingkungan hidup, serta manajemen satu data di Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam kesempatan itu, Bupati Shabela menyampaikan bahwa rapat rapta terbatas yang digelar pada hari ini bertujuan untuk mencari dan mendiskusikan langkah-langkah yang tepat dan terukur terkait dengan isu-isu dan permasalahan yang hangat terjadi di tengah masyarakat dewasa ini.

Shabela juga mngatakan, rapat terbatas yang diisi dengan diskusi yang dititik beratkan kepada pembahasan mengenai persoalan sosial kemasyarakatan dan masalah penanganan sampah tersebut, dapat ditemukan formulasi (solusi) terbaik.

“Melalui forum rapat terbatas seperti ini, kita harapkan dapat terjalin sinkronisasi antar OPD dan stakeholder lainnya, sehingga dapat ditemukan formulasi tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat krusial yang sedang kita hadapi dan butuh pemecahan secepatnya,” ungkap Shabela. 

Terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan, khususnya terkait dengan potensi kekisruhan yang kerap terjadi pasca penyaluran bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosoal Tunai (BST), Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD),  maupun bantuan sembako lainnya, Shabela mensinyalir karena tidak validnya data penerima akibat keterbatasan dalam kepemilikan manajemen data yang terintegrasi.

Untuk itu, Shabela menekankan agar manajemen data menuju Satu Data Kabupaten Aceh Tengah dapat segera diwujudkan, agar pengambilan keputusan yang kurang tepat akibat kesalahan data dapat dihindari dan diantisipasi.

“Kita melihat beberapa data tumpang tindih dan tidak sinkron antara satu instansi dengan lainnya, untuk itu, kita perlu integrasikan dalam satu sistem manajemen data” lanjut Shabela.

Menurutnya, dengan adanya sistem satu data ini, kebijakan dan pembangunan kita akan berbasiskan data yang valid dan aktual.

Terkait dengan integrasi satu data ini, Kepala Dinas Kominfo, Khairuddin Yoes menjelaskan bahwa pihaknya  sudah menyiapkan perangkat dan aplikasinya, dan diharapkan dapat segera di launching setelah kabupaten Aceh Tengah memiliki Command Center sendiri.

“Sebenarnya kami sudah menyiapkan perangkat dan aplikasi Aceh Tengah Satu Data ini,  namun belum bisa kita launching karena kita belum memiliki command center dan sarana pendukung lainnya, kalau data primernya sudah ada, tinggal diintegrasikan dengan semua sub sektor dan disatukan dalam sebuah aplikasi yang mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkannya” papar Khairuddin Yoes.

Dalam kesempatan ini, Yoes mengharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bisa secepatnya merealisasikan pembangunan command center untuk mendukup program Aceh Tengah Satu Data ini.

Selain itu, menurut Yoes juga dibutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola command center nantinya, dan ini bisa didapatkan dengan memagangkan beberapa ASN dalam lingkup Dinas Kominfo ke beberapa daerah yang sudah menerapkan pelayanan informasi publik terpadu seperti Bojonegoro, Bandung, Langkat dan beberapa daerah yang sudah memiliki command center.

"Selain bangunan fisik command center, kita juga butuh sumberdaya manusia yang handal untuk mengelolanya, kita sudah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kota Bandung dan Kabupaten Langkat, tinggal kita kirimkan para pegawai kita kesana untuk magang beberapa waktu, maka kita SDM kita akan siap untuk mengelola command center, karena Aceh Tengah Satu Data sudah sangat mendesak, dan itu baru bisa berjalan kalau kita punya command center," lanjut Yoes

Sementara itu, terkait masalah penanganan sampah dan kebersihan kota, Shabela menerangkan bahwa tata kelolanya sudah semakin menunjukan  perkembangan ke arah yang lebih baik. Namun dia juga mengakui bahwa permasalahan sampah ini belum sepenuhnya  tertangani dengan baik, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah fokus untuk penanganan permasalahan ini.

“Saat ini kita sudah menyiapkan beberapa kampung yang sebagai lokasi pengolahan sampah menjadi material yang bernilai ekonomis, selain itu kita sudahdengan menjalin kerjasama  dua badan usaha profesional dalam pengolahan sampah ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terbaik” kata Shabela.

Rapat terbatas ini, selain untuk meminta masukan dari para Kepala OPD, juga menghimpun  masukan dan gagasan dari Tim/Tenaga Ahli Bupati untuk mencarikan solusi terbaik terhadap permasalah krusial yang terjadi saai di Kabupaten Aceh Tengah. (Fathan Muhammad Taufiq/CM Aceh Tengah)