:
Oleh MC KAB SUMBA BARAT DAYA, Kamis, 19 Maret 2020 | 03:47 WIB - Redaktur: Juli - 4K
Tambolaka, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) masih membutuhkan banyak tenaga guru berpendidikan S1, guna menunjang desa pintar dalam program 7 Jembatan Emas.
Hal itu disampaikan Bupati SBD Kornelius Kodi Mete dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, di Manola Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten SBD, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/3/2020).
Bupati Nelis menegaskan bahwa, kebutuhan tenaga kontrak guru ini merupakan masalah yang cukup mendesak bagi SBD, karena itu dia ingin kebutuhan guru semua sekolah terpenuhi.
“Saat ini ada 1.839 sarjana pendidikan (S.Pd) yang belum bekerja, sedangkan angka tenaga kontrak yang kita sepakati bersama DPR hanya 483 sarjana yang diangkat menjadi tenaga kontrak," tutur dia.
Lebih jauh Bupati Nelis mengatakan, dengan didukung oleh kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), di tingkat Nasional, yakni lewat Dana BOS, 50 persennya boleh untuk tenaga Sumber Daya Manusia, maka setelah dihitung-hitung, dengan kebijakan itu, bisa diangkat 2.100 orang sarjana untuk tenaga guru.
“Jadi walaupun kemarin bapak/ibu ada di seberang tidak usah pikir, karena cita-cita kita hanya satu bagaimana mencerdaskan generasi kita. Komitmen bersama harus kita jaga," ungkap dia.
Bupati Nelis juga memuji komitmen Camat Wewewa Selatan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dari tingkat desa. Dia mengatakan, Camat Wewewa Selatan Charles Ndapa Tondo, akan menghukum desa untuk tidak menyelenggarakan Musrenbangdes dan tidak mengundangnya untuk mengikuti Musrenbangcam jika tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Bupati Nelis juga berjanji akan mengirim 4-5 orang sarjana ke desa-desa untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan perencanaan pembangunan desa.
Musrenbang kecamatan yang akan berlangsung hingga Kamis (19/3/2020) ini, dihadiri oleh anggota DPRD asal Dapil 3, Alfonsus Yamba Kodi dan Edy Kette, pimpinan-pimpinan OPD, PKK Wewewa Selatan, Babinsa dan Babinkamtibmas, Puskesmas, kepala desa, tokoh masyarakat, agama, pendidikan, pemuda dan tokoh perempuan. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan setiap OPD yang dibagi dalam kelompok musyawarah. (MC. Kabupaten Sumba Barat Daya/Isto/Octa)
