Diskominfo Aceh Jalin Kerjasama Layanan Informasi Publik Dengan Unsyiah dan UIN

:


Oleh MC PROV ACEH, Sabtu, 24 Agustus 2019 | 05:42 WIB - Redaktur: Tobari - 164


Banda Aceh, InfoPublik - Dinas Kominfo dan Persandian Aceh akan melakukan kerjasama keterbukaan informasi publik dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

"Insya Allah akan dilakukan kerjasama keterbukaan informasi dan layanan publik dengan kedua kampus terkemuka di Aceh," kata Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Diskominfo Aceh Zalsufran, selepas bertemu Wakil Rektor Unsyiah Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat Dr Hizir Sofyan di Unsyiah, Jum'at (23/8/2019).

Sebelum ke Unsyiah, di hari yang sama Zalsufran juga melakukan pertemuan dengan Wakil Rektor III UIN Ar-Araniry Syaifullah Idris di Rektorat Kampus UIN.

"Dengan UIN akan segera ada penandatanganan kerjasama keterbukaan Informasi publik dan SP4N serta kerjasama lainnya terkait informasi," jelas Zalsufran.

Secara umum kedua kampus terkemuka di Aceh tersebut merespon baik kerjasama yang akan dilakukan. Dr Hizir Sofyan berharap kerjasama yang terjalin bisa membawa Unsyiah bersaing dengan kampus lain di Indonesia terkait keterbukaan informasi publik.

"Kita harap kerjasama sistem informasi antara kampus dengan pemerintah Aceh mampu membuat Unsyiah bersaing dengan sistem informasi publik kampus lain di Indonesia," kata Hizir Sofyan.

SP4N bisa diakses menggunakan aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). LAPOR! adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah.

Serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

LAPOR! diinisiasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik.(rd/toeb)