Terkait Perizinan, Gubernur Minta Kalau Bisa Dipermudah Mengapa Harus Dipersulit

Makassar, InfoPublik - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (NA) membuka Rapat Tim Korsupgah KPK Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Melalui Kerjasama Koneksi Host to Host Antara Pemda dengan Kantor Pertanahan dan Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online, di Hotel Four Point, Selasa (9/4/2019).

Nurdin Abdullah, dalam sambutan mengatakan, bahwa kehadiran Bupati dan Wali kota menyambut gagasan Korsupgah KPK. "Jujur saja, kami baru tujuh bulan menjadi gubernur dan langkah yang kami terus lakukan adalah bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah," kata Nurdin Abdullah.

Kendala yang dihadapi adalah kecilnya APBD daerah, sementara kebutuhan pembangunan semakin meningkat. "Salah satu upaya yang dilakukan simpelkan seluruh perizinan yang menghambat investasi, harus melakukan terobosan. Kalau bisa dipemudah mengapa harus dipersulit," sebut Gubernur NA.

Demikian juga dengan pajak naik, maka akan berpangaruh pada turunnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Lanjutnya, Sulsel baru saja dapat mengekspor langsung produknya, empat bulan terakhir telah mendapat kepercayaan untuk direct call (pengiriman langsung). Dan perlu disempurnakan dengan izin-izin ekpsor disederhanakan, sehingga tidak menimbulkan high cost (biaya tinggi) sekarang Sulsel memberikan pelayanan satu pintu menuju pelayanan satu jam.

"Ini dilakukan dengan direct call investasi sudah mengarah ke Sulsel karena ada kemudahan. Ini untuk menjadikan Sulsel provinsi ramah investasi," jelasnya.

Kehadiran KPK, yang terus membimbing membuat pemerintah daerah mendapatkan banyak hal, sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu, dari yang rawan menjadi tidak rawan.

Demikian juga bagi Kajati dengan TP4D, membuat tidak ada lagi kerisaun karena hadir mendampingi. Demikian juga Badan Pertanahan Sulsel dan Polda Sulsel menjadi tim bersama. "Dengan kunci transparansi, tidak ada dusta di antara kiat," tegasnya.

Penegasan lain, kabupaten/kota harus tampil tiada hari tanpa inovasi. Dalam memimpin Sulsel dalam tujuh bulan dan melakukan evaluasi, pekerjaan rumah (PR) yang utama Sulsel dari jalan sepanjang 2.000 Km, 500 Km rusak berat. Ia pun melakukan roadhsow untuk memastikan laporan yang diterima.

"Dengan beberapa bulan bersama KPK banyak bisa dihemat, dan perencanaan kecil harus ditinggalkan, yang dengan penunjukan langsung. Bahkan, saat ini menuju e-katalog lokal dan berharap KPK dapat mendorong untuk dapat diwujudkan bersama," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menjelaskan, tim Korsupgah hadir untuk membantu agar daerah memperoleh pendapatan semakin tinggi dan aset akan dibenahi.

Basari menjelaskan sebelum launching ini, banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Korsupgah, sehingga apa yang disepakati hari ini jangan hanya ditandatangi, dilupakan, pulang dan selesai.

"Kalau ini terjadi maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah upaya penindakan, tetapi selalu disepakati upaya pencegahan lebih baik daripada harus melakukan upaya represif," ujarnya.

Ia menambahkan, pemberantasan korupsi tanpa transparansi sama dengan nol. Upaya paling jitu menghilangkan koruspi adalah transparansi, keterbukaan. Ini dilakukan dengan menerapkan sistem online. Sehingga siapa pun bisa memberikan masukan jika terjadi penyimpangan.

Direktur Utama Bank Sulselbar Andi Muhammad Rahmat mengatakan, kerjasama ini merupakan berfungsi optimalisasi penerimaan daerah.

Sementara, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Sulsel Dadang Suhendi mengatakab, kerjasama ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan fungsi masing-masing.

"Kami terus berbenah, baik sistem pelayanan maupun sikap mental para pelayan masyarakat di Sulsel, berbagai kerjasama kami lakukan," ujarnya.

Ia menyambut gembira MoU ini karena keluhan masyarakat adalah dinilai pelayanan yang lambat. Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah agar semua peroalan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik.

lanjutnya, Gubernur NA selalu memberikan arahan untuk memberikan pelayanan terbaik demikian juga dengan dukungan bupati dan wali kota.

Sedangkan Wali Kota Makassar Danny Pomanto melaporkan, pada saat dilantik pendapatan daerah Kota Makassar hanya sekira Rp500 miliar, saat ini diakhir masa jabatannya tahun ini telah mencapai sekira Rp1 triliun. Pertumbuhan ekonomi saat ini tumbuh 8%.

Perjuangan untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak mudah. Hadirnya KPK, Kepolisian adalah memberikan perkuatan. Ia bahkan menyebutkan, Makassar adalah markas mafia tanah dan ini menjadi tantangan.

Pada kegiatan ini hadir Ketua DPRD Sulsel HM Roem dan kepala daerah seSulsel.(MC Diskominfo Sulsel/srf/mug/toeb)