:
Oleh MC KAB SORONG, Rabu, 6 Maret 2019 | 14:20 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 463
Sorong, InfoPublik – Kapolda Papua Barat Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja mengatakan, tujuan kita melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) sinergitas Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas TNI Polri untuk mensukseskan Pemilu 2019, ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut, yang berlangsung di Aimas Covention Center, Rabu (6/3/2019).
Dikatakannya, tinggal 43 hari lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi yang luar biasa besar, dan menjadi pertanyaan saya, sambung Kapolda sampai dimana kesiapan kita Polri dan TNI mulai dari level Panglima, Kapolda sampai ke Babinsa, Babinkamtibmas akan banyak persoalan rekan-rekan yang akan kita hadapi Pemilu tahun ini.
“Kita harus secara berjenjang saya (Kapolda), Pak Pangdam Kasuari, Pak gubernur mengatur secara strategis apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang berada di depan ujung tombak, sehingga diharapkan rekan-rekan harus menguasai kegiatan apa saja yang harus kita laksanakan untuk menyukseskan ajang pasta rakyat tersebut,” jelas Rudolf.
Bahkan ketika kami di Jakarta, baik Pangdam, Panglima Komando Armada 3, saat mengikuti rapat pimpinan pada 29 Januari lalu, dimana Bawaslu RI masih menempatkan Papua Barat menjadi provinsi yang rawan.
Pada saat tersebut, saya dan Pak Pangdam kebetulan duduknya bersebelahan, kita bilang indikatornya apa kok bisa tiba-tiba kita disebut rawan. Padahal pada saat itu sudah mulai berlangsung kampanye tertutup dialogis Papua Barat selama ini aman, sebut Kapolda Papua Barat.
Setelah itu saya tanya kepada Bawaslu kenapa Bapak sampaikan Papua Barat yang paling rawan. Rupanya ada sejarah di tahun 2015 lanjut pada saat itu di Bintuni ada satu TPS yang terjadi Pilkadanya terus masih menggunakan noken sekarang sudah tidak lagi, aku Rudolf.
Dijelaskan, kalau pergi ke sana (Bintuni) hanya bisa ditempuh dengan pesawat dan itu tahun 2015 cukup menjadi perhatian nasional, sehingga mereka menyampaikan Papua Barat masih masuk dalam provinsi yang rawan dalam penyelenggaraan Pemilu. (MC Kab. Sorong/rim/eyv)
