KEK Sorong Diproyeksikan Serap Tenaga Kerja Hingga 30 Ribu Orang

Sorong, Infopublik - Tadi seperti yang dilaporkan Sekretaris Dewan KEK Papua Barat, bahwa dengan adanya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) ini akan menyerap tenaga kerja begitu banyak, yakni sekitar 15 ribu hingga 30 ribu orang. Namun, yang harus kita pikirkan bersama dari serapan tenaga kerja itu perlu kita prioritaskan pertama anak asli Papua.

”Jangan sampai ketika kita bangun KEK ini lebih dominan pekerjanya  saudara-saudara kita dari luar Papua,”ujar Gubernur Papua Barat, Kamis (17/1) di Sorong.

Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bahkan saat peresmian nanti sambung Mandacan, kita  akan berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo. Persiapan tenaga kerja lokal yang akan bekerja pada KEK Sorong, jelas Mandacan agar setiap Pemda maupun Pemprov menyiapkan balai latihan kerja.

Jadi bagi kita di provinsi belum memiliki Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI), yang rencananya akan dibangun pada 2020 mendatang. Nanti dengan adanya BLKI tersebut akan diadakan pelatihan baik di sektor Migas (minyak dan gas), pariwisata, pertanian serta beberapa sektor lainnya harus kita persiapkan secara baik, jelas Gubernur Mandacan.

Untuk mendukung berbagai hal dimaksud, ia juga meminta kepada para investor  ikut ambil bagian, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Lanjutnya, bisa saja kita kerja sama dengan beberapa perusahaan yang sudah memiliki  balai latihan kerjanya, dengan harapan para pencari kerja bisa dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Jika mereka telah bersertifikat, memiliki skill yang baik akan dapat terserap di berbagai perusahaan yang ada di wilayah Papua Barat.

“Di satu sisi, pihak perusahaan juga memiliki standar-standar atau kualifikasi untuk menerima calon karyawan tidak begitu langsung diterima. Tapi harus memiliki kualifikasi khusus yang harus dipenuhi,” sebutnya.

Intinya, semua pekerja harus mempersiapkan diri dengan dibekali pengetahuan yang cukup untuk diterima.

“Kalau tidak demikian akan menjadi masalah,” tegasnya.

Terkait hal itu akan kita bahas lebih khusus pada Raker (rapat kerja) para kepala daerah se-Papua Barat, yang akan berlangsung Februari mendatang di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, tutupnya. (MC Kab. Sorong/rim)