:
Oleh MC KAB BALANGAN, Kamis, 17 Januari 2019 | 09:59 WIB - Redaktur: Kusnadi - 179
Paringin, InfoPublik - Program Universal Health Coverage (UHC) yang sudah dijalankan di Kabupaten Balangan mendapat perhatian dari DRPD Kabupaten Tabalong. Melalui program inilah, informasi diperoleh, Kamis (17/1/2019) bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Balangan mendapatkan kunjungan dari Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, kemarin Selasa (15/1/2018).
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tabalong Hj Mursidah memimpin langsung kunjungan kerja tersebut. Ia mengungkapkan, maksud dari kunjungan ini untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait kepesertaan BPJS.
“Balangan selain tetangga yang terdekat dengan kami, Kabupaten ini juga merupakan tiga kabupaten di Kalimantan Selatan yang telah melaksanakan program jaminan kesehatan dalam bentuk UHC. Selebihnya, inilah kabupaten pertama di provinsi kami yang mendapatkan UHC Award dari Kemendagri,” urainya
Ditambahkannya, sampai sekarang ini Kabupaten Tabalong memang masih belum mencapai UHC.
Didasari dengan keadaan ini, maka DPRD Kabupaten Tabalong melaksanakan kunjungan kerja yang hasilnya nanti akan di aplikasikan di daerah mereka dalam upaya memenuhi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, H Akhmad Nasa’i, mengakui sangat terapresiasi atas kunjungan kerja ini .
Disampaikannya, menyangkut tentang kepesertaan BPJS di Kabupaten Balangan tahun 2019 ini akan memasuki tahun yang ketiga setelah sebelumnya hanya melaksanakan program Jamkesda.
“Dengan adanya ketentuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2017 yang menyatakan tidak ada lagi jaminan kesehatan selain yang diselenggarakan oleh BPJS, maka seluruh masyarakat kabupaten Balangan baik yang terdaftar dalam Jamkesda ataupun yang tidak terdaftar sama sekali, didaftarkan menjadi anggota BPJS Kesehatan,” urainya.
Dijelaskannya lebih lanjut, untuk menjalankan program UHC lanjutan tahun 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Balangantelah menyiapkan dana sekitar Rp. 24 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Untuk anggaran murni 2019 ini kami sudah menganggarkan sekitar Rp.18 miliar untuk pembayaran premi ke BPJS terkait program UHC ini. Sedangkan sisanya akan ditutupi melalui anggaran perubahan nantinya,” pungkasnya.(MC Balangan/elhami)
