:
Oleh MC KOTA PEMATANGSIANTAR, Senin, 17 Desember 2018 | 14:01 WIB - Redaktur: Juli - 990
Pematangsiantar, InfoPublik - Untuk mewujudkan pelaksanaan APBD tepat waktu, mutu dan sasaran melalui tertib administrasi yang prima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pematangsiantar menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Triwulan IV Tahun 2018 di ruang serbaguna Bappeda, jalan Merdeka No.2 Senin (17/12).
Rakorbang ini dihadiri Wakil Wali Kota Pematangsiantar Togar Sitorus, dalam sambutannya mengatakan, perlu melakukan pengendalian dan evaluasi secara intensif tentang apa saja program yang telah dilaksanakan para OPD selaku pengguna anggaran.
Oleh karena itu menurut dia, aktivitas pengendalian tidak hanya dalam bentuk rapat, tingkatkan konsultasi, koordinasi, surat menyurat yang secara keseluruhan ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan yang sudah direncanakan.
"Melalui upaya pengendalian secara sistematis, diharapkan produktivitas kegiatan dapat tercapai sebagai bagian dari perwujudan pelayanan publik," katanya.
Kepada para pimpinan OPD dia mengingatkan untuk bekerja lebih keras lagi dan berkarya nyata agar tingkat penyerapan anggaran di 2018 ini dapat lebih baik dari tahun sebelumnya, mengingat pentingnya mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Dia menjelaskan, dalam sistem anggaran yang sudah mulai berorientasi pada kinerja, penyerapan anggaran merupakan konsekuensi dari pelaksanaan kegiatan, kecenderungan penumpukan penyelesaian anggaran di akhir tahun akan menimbulkan konsekuensi pada rendahnya kualitas hasil pembangunan sekaligus berkurangnya nilai tambah kegiatan bagi kesejahteraan rakyat.
"Predikat WTP yang diraih kota Pematangsiantar, agar terus dipertahankan, untuk itu tidak ada kata lain selain harus melaksanakan proses perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan keuangan yang lebih baik dan transparan," ungkap Togar.
Kepala Bapeda Midian Sianturi dalam laporannya menjelaskan, Rakorbang ini bertujuan untuk membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap Rencana Kerja Oprasional (RKO) setiap OPD, sehingga diperoleh tingkat kinerja yang optimal bagi para pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan.
Rakorbang ini juga sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pembangunan sehingga dapat menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (Humas/Bam/Dian)
