Alih Fungsi Lahan Mengkhawatirkan, Ini Langkah Dinas Pertanian Padang

:


Oleh MC KOTA PADANG, Rabu, 12 Desember 2018 | 16:08 WIB - Redaktur: Tobari - 210


Padang, Infopublik - Semakin mengkhawatirkannya alih fungsi lahan membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyurati daerah-daerah untuk melakukan pengecekan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syaiful Bahri pada kegiatan diseminasi informasi di Media Center Balai Kota Padang, Rabu (12/12/2018).

"Kita dapat surat putusan berupa data dari ATR/BPN lahan baku sawah kita 5.415 hektare terjadi pengurangan lahan sekitar 16% dari data sensus pertanian tahun 2016 yakni 6.418 hektare. Karena signifikan, Menteri menyurati daerah untuk melakukan pengecekan ke lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, pengecekan ini juga nantinya akan terkait dengan bantuan-bantuan dari pusat yang akan diserahkan ke daerah, seperti pupuk, Alat Mesin Pertanian dan bantuan lainnya.

Pupuk disubsidi pemerintah hingga 48%, khawatirnya berkurang lahan akan mengurangi subsidi yang diterima petani sehingga kekurangan. Sementara itu untuk alat mesin pertanian dianggarkan dari APBN dimana nantinya akan melihat luas lahan untuk memberikan bantuan. Lalu juga benih serta irigasi.

Langkah selanjutnya, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan bekerjasama dengan PPL, dan didapat angka 5.744 hektare. Lalu juga didukung dengan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),

Data ini bisa dibilang cukup akurat (LP2B) karena selain menggunakan citra satelit di lapangan pakai drone spasial, lalu di lanjutkan dengan grondcheck.

"Tapi karena keterbatasan anggaran, tahun ini kita baru 3 kecamatan, kita prioritaskan yang areal sawahnya luas seperti Kecamatan koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo. Tahun depan telah kita anggarkan Rp600 juta untuk dituntaskan." ungkapnya.

Sementara itu, untuk menghentikan laju alih fungsi lahan salah satunya dengan konsep kawasan pertanian terpadu menuju swasembada beras, yang pilot projectnya dilakukan di Koto Tangah dan Bungus Teluk Kabung, dengan pengoptimalan 1.000 hektare sawah. (McPadang/ Putra /toeb)