Penyuluh Berkumpul Sikapi Era Industrialisasi

Martapura,  infoPublik - Pemkab Banjar bekerjasama dengan Badan PSDMP Kementan RI menggelar Seminar Nasional Penyuluh Pertanian dengan tema Penyuluhan Pertanian Menyikapi Era Industrialisasi 4.0 bertempat di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Kabupaten Banjar Sabtu (8/12/2018) pagi.

Acara tersebut dihadiri Bupati Banjar dalam hal ini diwakili Sekrda Kabupaten Banjar H Nasrun Syah, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian RI Siti Munifah, Perwakilan Kodim 1006 Martapura, Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura M Fahri, dan penyuluh pertanian Kabupaten Banjar dan luar Kabupaten Banjar dengan jumlah peserta 330 penyuluh.

Sekda H Nasrun Syah membacakan sambutan Bupati Banjar, H Khalilurrahman mengatakan,Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten di Kalsel yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar khususnya di bidang Pertanian.

Dua per tiga dari jumlah penduduknya berusaha di sektor pertanian dan Kabupaten Banjar merupakan sentra pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, sentra perkebunan karet dan kelapa sawit, sentra ternak seperti sapi dan kambing, juga itik dan ayam.

Pada kesempatannya H Nasrun Syah mengatakan peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini serta Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani.

Oleh karena itu perlu penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, Pemkab Banjar telah membuat kajian akademis terhadap terhadap pembentukan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Banjar, dan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Pemerintah Provinsi Kalsel untuk pembentukan UPTD tersebut dengan klasifikasi tipe A.

Pihaknya mengharapkan penyuluh dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap penyuluh pertanian terhadap tupoksi penyuluhan.

Dapat menumbuhkan dan meningkatnya memotivasi para penyuluh dalam rangka meningkatkan kinerjanya, dapat memahami pola kerja penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dapat menyamakan persepsi, tujuan dan langkah kerja penyuluh pertanian dalam menyikapi era industrialisasi 4.0 dengan mengedepankan teknologi informasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, M Fachry mengatakan, tema Seminar Nasional adalah Penyuluhan Pertanian Menyikapi Era Industrialisasi 4.0. Tujuannya untuk mentraformasikan arah kebijakan serta regulasi yang baru dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Sehingga dapat langsung sampai kepada para penyuluh pertanian selaku penggerak pembangunan pertanian yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian kepada para petani dan pengusaha pertanian sebagai pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis.

"Kegiatan ini mendukung visi Kementerian Pertanian dalam rangka Mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia tahun 2045. Oleh karenanya kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian juga berkembang dan dinamis," katanya.

Dan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Siti Munifah sebagai narasumber seminar tersebut dengan tema transformasi pola kerja penyelenggaraan penyuluhan menerangkan Transformasi penyuluhan pertanian merupakan suatu hal yang harus dilakukan di tengah perkembangan zaman sekarang ini, kalau tidak ada perubahan maka penyuluhan atau penyuluh akan menjadi dinosaurus.

Menurutnya, hal tersebut sudah diatur dalam Permentan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Kabupaten Banjar, merupakan salah satu kabupaten yang akan menjadi pelaksana program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani.

Sekarang, penguatan penyuluhan pertanian berbasis informasi dan teknologi, pengembangan penyuluh swadaya, pemantapan pos penyuluhan desa, penguatan kelembagaan petani menjadi KEP berorientasi bisnis dan berbadan hukum.

"Penguatan BPP sebagai pusat integrasi data dan kegiatan, pelibatan generasi muda berbasis online, penerapan sistem pertanian terpadu dan berbasis korporasi," katanya.

Menurutnya, dalam pengelolaan Badan Penyuluh Pertanian memerlukan koordinasi dan sinkronisasi dimana penguatan BPP perlu didukung lima aspek, pertama adalah koordinasi program pembangunan dengan dukungan dan pelibatan BPTP, instansi teknis dan kantor kecamatan.

Kedua, pusat data dan informasi perlu dukungan IT dalam hal software dan hardware serta perlunya brainware.

Ketiga, pusat konsultasi bisnis perlu dukungan sarana dan prasarana yang bagus. Keempat, pusat pembelajaran melalui demplot, demarea, demo pengolahan hasil, mekanisasi pertanian. Kelima, pengembangan kemitraan perlu dukungan dan pelibatan perbankan, pasar bulog, perusahaan dan agribisnis.

"Pada internal dinas pengelola penyuluhan sendiri bidang penyuluhan harus bisa bekoordinasi dengan bidang-bidang lain guna menjalan lima aspek BPP tersebut," imbuhnya. (MC Kab Banjar/Man/Prs/toeb)