Setiap Sekolah Perlu Bentuk Kelompok Siaga Bencana

:


Oleh MC Prov Sumatera Barat, Kamis, 6 Desember 2018 | 10:31 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 261


Padang, InfoPublik - Wakil Gubenur Sumatra Barat, Drs. H. Nasrul Abit menegaskan agar setiap sekolah yang ada di kabupaten/kota perlu membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) terutama yang berada di daerah pesisir pantai guna mengatasi dan mengurangi resiko terjadinya bencana.

Dikatakannya, setiap Kepala Sekolah di Sumbar segera membentuk kelompok siaga bencana, dan membuat Standard Operating Procedure (SOP). Agar saat terjadi bencana tau apa yang harus dilakukan.

“Walau mungkin sudah pernah ada yang membuat, jadi saya hanya mengingatkan kembali agar tidak lengah karena Sumbar merupakan daerah rawan bencana,” kata Nasrul Abit saat memberikan kata sambutan dalam acara Sosialisi Penerapan Sekolah/Madrasah Awan Bencana (SMAB) Provinsi Sumbar di Padang, Rabu (5/12/2018).

Saat ini, Pemprov Sumbar hanya bisa mendorong untuk meningkatkan pemahaman dan keinginan sendiri dari para guru dan kepala sekolah untuk membuat dan memiliki SOP.

Dijelaskannya, pembentukan tersebut bertujuan mengingatkan dan membekali ilmu dalam menghadapi bencana seperti gempa yang berpotensi tsunami. Kesiapsiagaan itu dibutuhkan terutama ketika anak-anak sedang belajar di sekolah jika tiba-tiba terjadi bencana, mereka sudah siap dan tidak panik saat menyelematkan diri

Hal tersebut dikarenakan sesuai edaran Gubenur Sumbar pada 1 Oktober 2018 mengenai peningkatan kesiapasiagaan aparatur masyarakat terhadap bencana. “Nanti disebarkan, tetapi terlebih dahulu kami perlu menindaklanjuti dan melakukan sosialisi. Agar Jika terjadi bencana tau cara menghadapi dan apa saja yang diperlukan,” tegasnya.

Wagub mengakui langkah-langkah menghadapi ancaman bencana perlu diperjelas dan disosialisasikan lebih luas. Karena selama ini Sumbar tidak terlepas dari ancaman gempa, banjir, longsor dan sebagainya.

“Maka dari itu masyarakat perlu diedukasi agar bisa waspada dan tanggap darurat ketika terjadi bencana,” ungkapnya.

Selain itu, wagub meminta Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan sosialisasi dan penjelasan langkah-langkah evakuasi saat terjadi bencana gempa, sehingga tidak menimbulkan korban dalam jumlah besar.

“Karena kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana harus terus disosialisasikan sejak dini. Ini penting sebagai upaya meminimalisir jatuhnya korban jiwa,” ungkapnya.

Menurutnya, masih ada warga ketika menghadapi gempa sering panik dan hilang kendali. Seharusnya warga mengikuti langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana. “Masih banyak masyarakat yang belum tahu langkah-langkahnya, seharusnya untuk yang sudah berada di zona nyaman tidak perlu panik dan lari,” katanya.

Terakhir, Nasrul Abut berharap kepada masyarakat, khususnaya pelajar agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan jangan takut saat menghadapi bencana.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Erman Rahman mengharapkan ke depan bisa tersosialisasikan kepada siswa-siswa yang membutuhkan informasi akurat, dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya.

“Jangan seolah memberi kabar yang mengarah menakut-nakuti tetapi harus menghadapi bencana dengan selalu waspada. Di samping itu guru-guru yang dilatih bisa mengaplikasikannya kepada guru yang lain,” harapnya.

Terkait sosialisasi yang dilaksanakan kata dia, diutamakan untuk kepala sekolah di wilayah pesisir pantai. Karena resiko tsunami dan gempa yang duluan merasakan dampak adalah daerah tersebut.

“Nantinya kepala sekolah dan gurulah yang mensosialisakan kepada siswanya,” tuturnya.

Terakhir kegiatan sosiaslisasi dibagi dua tahap yang diikuti peserta dari 10 kabupaten/kota dengan jumlah peserta 120 orang. Untuk angkatan pertama, pada 3-5 Desember 2018 diadakan dari 10 kabupaten kota yang terbagi 7 daerah pesisir pantai dan tiga daerah rawan bencana yakni Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

Sedangkan untuk angkatan ke dua pada 5-7 Desember 2018 dengan jumlah peserta yang sama dengan mengutamakan 5 daerah yang menjadi peserta yakni Kabupaten Sijunjung, Tanah Datar, Dhamasraya, Sawahlunto, dan Padang Panjang. (Eko Kurniawan/Diskominfo/Eyv)