Wagub Sumsel Instruksikan OPD Buat Program Pengentasan Kemiskinan

:


Oleh MC Provinsi Sumatera Selatan, Senin, 12 November 2018 | 22:35 WIB - Redaktur: Juli - 262


Palembang, InfoPublik - Berdasarkan data dari Bappeda Sumatera Selatan (Sumsel) terungkap ada enam Kabupaten di Sumsel dengan persentase kemiskinan di atas 10 persen di antaranya  Kabupaten Muratara, Kabupaten Muba, Kabupaten Oki, Kabupaten Lahat, Kabupaten Pali, dan Mabupaten Muara Enim.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya yang juga Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan (TKPK) dalam rapat penanggulangan kemiskinan bersama sejumlah OPD terkait di ruang rapat Bina Praja, Senin (12/11/2018)

Adapun persentase kemiskinan Kabupaten di atas 10 persen di Sumsel di antaranya kabupaten Muratara 19,09 persen, kabupaten Muba 18,62 persen, kabupaten Oki 17,52 persen, kabupaten Lahat 15,59 persen, kabupaten Pali 15,28 persen, dan kabupaten Muara Enim 14,14 persen.

Wakil Gubernur dengan tegas menyatakan imbauan kepada para kepala daerah, untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing

“Pemprov akan fokus dan intervensi dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di enam kabupaten tersebut. Kepada para kepala daerah diminta untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing," imbaunya.

Menurutnya, ke depan pihaknya benar-benar berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial, dan lebih menekankan kepada program pro rakyat,

Dia juga juga meminta agar BKKBN dapat bekerja sama dengan pemprov Sumsel melalui OPD terkait dalam kegiatan pengentasan kemiskinan serta mensinkronkan dengan APBD provinsi.

Mawardi Yahya juga menyampaikan beberapa faktor yang ikut menentukan tingkat kemiskinan, yaitu ketersediaan sarana infrastruktur, dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

”Buatkan program bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dibina kelompok-kelompok masyarakat dalam bidang perikanan. Kemudian BKKBN dapat ikut berpartisipasi dengan penyuluhan bagi masyarakat, dengan mengatur jarak kelahiran," tutupnya.

 

MC Diskominfo Prov. Sumsel/TM/AM