Raih WTP Banyuwangi Dapat Penghargaan Dari Kementerian Keuangan

Surabaya, InfoPublik - Banyuwangi telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) pada Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut dan mendapat apresiasi penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Djajat Sudrajat saat pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala Jakarta.

Dikatakan Djajat, Kemenkeu memberikan apresiasi kepada Banyuwangi berupa plakat penghargaan khusus karena berhasil mempertahankan opini LKPD WTP Murni dalam kurun 2013-2017.

Opini WTP merupakan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel.

"Banyuwangi mendapatkan apresiasi. Ini sebagai bekal kami untuk mendorong dan memotivasi terus dilakukannya perbaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan," ujar Djajat, Jumat (21/9).

Ditambahkan Djajat, penilaian WTP Murni diraih salah satunya karena Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. Ini menghasilkan pengelolaan keuangan efektif dan efisien.

Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol, mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah hingga pelaporan. "Penggunaan sistem akrual sejak 2014 oleh Banyuwangi juga menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu," tutur Djajat.

Sedangkan Bupati Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya. Capaian WTP ini meyakinkan kita semua bahwa program pelayanan publik yang inovatif dan penuh terobosan yang dilakukan Banyuwangi selama ini ternyata bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

Kata Anas, dulu banyak yang mengkhawatirkan sejumlah program baru yang bersifat inovatif, seperti Banyuwangi Festival, pelibatan banyak pihak dalam pengentasan kemiskinan, Smart Kampung, serta Mal Pelayanan Publik.

Misalnya dalam Smart Kampung, pemda mewajibkan desa belanja teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik di level desa, padahal itu tidak ada aturan secara formal. (MC Diskominfo Prov Jatim/non-ryo/toeb)