KLHK Latih Masyarakat Kembangkan Hasil Hutan Bukan Kayu

Jakarta, InfoPublik -  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat di dalam Kawasan Hutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat/Kelompok Tani Hutan dalam pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan daya beli untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa Pandemi COVID-19.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan HHBK akan menjadi mainstream atau arus utama dalam pemanfaatan hutan di Indonesia dan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

"Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari kawasan hutan memiliki potensi yang sangat besar, dan memiliki peran signifikan terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, dan kelestarian hutan itu sendiri," kata Menteri Siti dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (26/2/2021).

Kegiatan ini dilaksanakan serentak mulai Kamis (25/02/2021) secara virtual yang terpusat di komplek kantor KLHK Jakarta. Dari sini pelatihan terhubung secara online dengan 68 lokasi di 21 Provinsi, melibatkan 1.830 orang peserta yang merupakan Masyarakat/Kelompok Tani Hutan binaan 76 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan 50 UMKM.

Lebih lanjut Menteri LHK menjelaskan pelatihan ini untuk mendukung program pemberian akses legal pengelolaan hutan untuk masyarakat yang telah menjadi agenda besar Kementerian LHK, yang juga merupakan program prioritas Presiden. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat ini akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat dalam memanfaatkan hutan terutama dari HHBK.

"Kiranya kerjasama tingkat lapangan KPH para birokrat para pembimbing lapangan, masyarakat tani dan dunia usaha sudah saatnya bisa dilakukan secara bahu membahu," kata dia.

Kehadiran Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dinilai semakin memperjelas langkah percepatan mensejahterakan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Dalam PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan, disana ditegaskan bahwa kegiatan pemanfaatan HHBK dapat dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan, dimana kegiatan usaha kehutanan dapat berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan HHK dan HHBK dan atau usaha Pemanfaatan Jasa lingkungan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi," jelas dia.

Beberapa komoditi HHBK yang potensial dikembangkan antara lain Daun Kayu Putih, Kopi, Getah, Bambu, Jagung, Sereh Wangi, Rumput Gajah, Gula Aren, Gamal, Rotan, Aren, Cengkeh, Damar, Gaharu, Getah, Kulit Kayu, Kemenyan, Kemiri, Kenari, Madu, dan Sagu dan lain sebagainya

Sejumlah produk HHBK, kata dia, kini mulai menjangkau pasar ekspor seperti produk madu dan gaharu.

"Saya kira dengan titik tolak kita bersama-sama memahami dan membangun bagaimana kita memperkuat langkah-langkah produktif HHBK ini, akan semakin meningkatkan ekspor kita,"jelasnya.

KLHK mencatat potensi HHBK mencapai 66 juta ton, dengan angka produksi 2020 baru sebesar 558 ribu ton, yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 4.2 miliar. Tiga jenis HHBK dengan produksi tertinggi berasal dari HHBK kelompok getah sebanyak 126 ribu ton, kelompok biji-bijian sebanyak 114 ribu ton, dan kelompok daun/akar sebesar 63 ribu ton.

Menteri Siti juga memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu Direktur Jenderal PHPL dan jajarannya, para Kepala Daerah, UPT Kementerian maupun UPT Dinas Provinsi di daerah, tenaga pendamping, para champion-champion lokal dan para pelaku usaha swasta dan masyarakat atas daya juang dan kesabaran yang tinggi ditengah segala keterbatasan dalam situasi pandemi sambil terus mengembangkan inisiatif dan inovasi dilapangan.

Plt. Dirjen Pengelolaa Hutan Lestari (PHL) Bambang Hendroyono menghimbau semua pihak untuk saling bahu membahu membantu masyarakat melewati masa sulit situasi pandemi ini. Direktorat Jenderal yang dipimpinnya dipastikan mendukung program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan ini, serta pemberian bantuan Alat Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat yang diperuntukan bagi Masyarakat yang memiliki akses legal di 16 Wilayah Kerja UPT BPHP adalah upaya untuk meningkatkan ketahan ekonomi masyarakat di tengah masa Pandemi Covid-19 melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta daya beli," ungkap dia.

Jenis Bimtek/Pelatihan yang diberikan KLHK berupa Bimtek/Pelatihan Pengembangan HHBK, Bimbingan Teknis Perencanaan Hutan, Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Hutan, Pelatihan dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta Bimbingan Teknis Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Ada 26 Kelompok Masyarakat Mitra IUPHHK-HA dan 20 Kelompok Masyarakat Mitra IUPHHK-HT yang mengikuti Bimtek/Pelatihan dengan total masyarakat yang terlibat 766 orang untuk E-Learning Bimtek SILIN Masyarakat Mitra IUPHHK-HA dan Bimtek Pengembangan Usaha Produktif Masyarakat Mitra IUPHHK-HT. (Foto Biro Humas KLHK)