Tiga Instruksi Presiden pada Penanganan Banjir di Kalsel

Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan, tiga upaya penting yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran instansi pemerintah. Pada saat melakukan penanganan dampak musibah bencana banjir yang menimpa 10 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Hari ini saya meninjau banjir di Kalsel yang sudah 50 tahun tidak mengalami banjir, ada tiga hal yang ingin pastikan," ujar Presiden Joko Widodo ketika melakukan konferensi pers secara virtual dari Kabupaten Banjar, Senin (18/1/2021).

Hal pertama yang ingin dipastikan, lanjut Presiden Joko Widodo, adalah memastikan infrastruktur jalan yang menghubung antar daerah terkoneksi. Dan, jembatan yang terdampak banjir segera mendapatkan perbaikan dalam waktu tiga sampai empat hari ke depan.

Tujuannya, distribusi barang logistik barang yang dikirimkan ke daerah terdampak banjir dapat disalurkan kepada masyarakat terdampak. Mengingat, saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan dalam berbagai bentuk makanan, pakaian hingga obat-obatan.

"Diselesaikan dengan waktu tiga sampai empat hari sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu," kata Presiden.

Kedua, Presiden ingin memastikan, proses evakuasi kepada masyarakat terdampak dilakukan dengan optimal oleh seluruh komponen. Baik dari instansi pemerintah pusat, daerah, hingga pihak lainnya yang ingin menolong masyarakat.

Evakuasi harus dipastikan dapat dengan optimal, karena banyaknya jumlah masyarakat yang terdampak bencana banjir ini. Sehingga diperlukan partipasi aktif dari pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan penyelamatan penduduk yang mengalami banjir.

"Berkaitan dengan evakuasi, Saya ingin melihat di lapangan tertangani dengan baik," imbuhnya.

Terakhir, memastikan logistik yang dikirim oleh pemerintah kepada masyarakat terdampak dapat tercukupi. Agar, masyarakat yang mengalami banjir dapat terjaga staminanya hingga berlalunya bencana banjir.

"Berkaitan dengan logistik untuk pengungsi yang penting karena hampir 20 ribu masyarakat berada di dalam pengungsian, jadi harus diperhatikan," pungkasnya. (Foto: BPMI Setpres)