:
Jakarta, InfoPublik - Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) mulai berlaku nominal baru.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan iuran disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Khusus kelas 3, tahun 2020 ini peserta hanya membayar sebesar Rp25.500.
“Sedangkan sisanya, Rp16.500 dibiayai oleh Pemerintah. Ini merupakan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas 3,” kata Iqbal melalui keterangan resmi yang dikutip InfoPublik Rabu (1/7/2020).
Lanjut Iqbal, harus dipahami dalam kondisi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) seperti ini risiko sakit akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah berusaha memastikan peserta tetap dalam kondisi aktif.
Iqbal mengharapkan agar masyarakat dapat memastikan memiliki perlindungan sosial termasuk jaminan kesehatan, memastikan status kepesertaan aktif, sehingga apabila terjadi kondisi sakit dapat terlindungi baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun pembiayaannya.
Pada prinsipnya, Pemerintah ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat, terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19.
Iqbal mengatakan apabila peserta kelas 1 dan kelas 2, merasa tidak mampu membayar dengan skema iuran baru, BPJS Kesehatan akan memfasilitasi penyesuaian atau pindah kelas sesuai dengan kemampuan.
”Tahun ini, kami terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan layanan yang berfokus kepada peserta. Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan peserta menjadi fokus kami dalam melakukan perbaikan dari tahun ke tahun,” kata Iqbal.
