:
Oleh Untung S, Sabtu, 13 Februari 2021 | 07:13 WIB - Redaktur: Wawan Budiyanto - 464
Jakarta, InfoPublik - Sejak awal 2021, beberapa kali terjadi tindak pidana yang membuat situasi keamanan tidak kondusif di Intan Jaya, Papua. Namun pemerintah menegaskan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan kedudukan yang sama maka pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga Papua.
Untuk itu, dalam keterangan resmi Kantor Staf Presiden (KSP) yang diterima InfoPublik, Sabtu (13/2/2021), Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua, yang nyata-nyata mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Papua saat ini meminta kehadiran Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya kembali ke wilayah kerjanya. Termasuk meminta bupati dan jajarannya untuk kembali bekerja di Intan Jaya dan tidak bekerja dari Nabire,” kata Jaleswari.
Menurut Jaleswari, pemerintah pusat mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah daerah dari kabupaten Intan Jaya.
Pemerintah provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi dengan para tokoh adat dan pemimpin agama setempat, peran pemerintah pusat akan memberi dukungan kepada provinsi dan kabupaten termasuk menyediakan bantuan sosial dan kesehatan.
Ia menegaskan, pemerintah bertanggungjawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB.
“Aparat keamanan sudah diminta untuk mengambil tindakan terukur dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan guna menciptakan keamanan bagi masyarakat di Intan Jaya,” tegas Jaleswari.
Ia menuturkan, Provinsi Papua adalah wilayah yang luas, dengan permasalahan yang berbeda-beda, karena itu masalah di Intan Jaya sangat spesifik dan tidak mewakili Papua pada umumnya.
Sebagai bagian penyelesaian permasalahan di Papua, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di wilayah Papua secara keseluruhan.
“Saat ini, pemerintah melalui Inpres No. 9 Tahun 2020 dan Kepres No. 20 Tahun 2020, secara serius memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Otonomi khusus untuk Papua juga akan terus berlanjut melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung,” tuturnya.
Diketahui selama ini KKB diduga melakukan berbagai tindak pidana yang mengganggu kondusifitas keamanan dan ketertiban, bahkan mengancam keamanan aparatur pemerintahan kabupaten.
“Terbaru, KKB diduga melakukan tindak pidana terhadap warga Distrik Sugapa, Kab. Intan Jaya, Papua (8/2), yang kemudian menjadikan warga mengungsi dari tempat tinggalnya,” tutup Jaleswari.
(Foto: Prajurit TNI memanggul peti jenazah Praka (Anumerta) Dedi Hamdani, anggota Yonif Raider 400/BR untuk dimakamkan di pemakaman Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (24/1/2021). Praka (Anumerta) Dedi Hamdani mendapatkan kehormatan kenaikan pangkat satu tingkat usai gugur akibat tertembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Jumat (22/1/2021) saat melaksanakan tugas di Titigi Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc)
