:
Oleh Wawan Budiyanto, Selasa, 29 Desember 2020 | 18:38 WIB - Redaktur: Isma - 644
Jakarta, InfoPublik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp110 Triliun untuk penyaluran bantuan program perlindungan sosial.
“Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan kurang lebih 110 triuliun rupiah melanjutkan program perlindungan sosial,” kata Presiden dalam Rapat Persiapan Penyaluran bantuan Sosial (Bansos) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020).
Dijelaskannya, penyaluran Bansos digunakan untuk sejumlah program diantaranya kartu sembako, Bansos tunai, program keluarga harapan (PKH), kartu prakerja, bantuan langsung tunai desa serta diskon listrik selama enam bulan.
“Untuk program kartu sembako Rp45,1 triliun, untuk penyaluran Bansos pangan 18,8 juta penerima manfaat masing-masing 200 ribu, kemudian PKH disiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta penerima selama 4 triwulan. Kemudian Bansos tunai 12 triliun untuk 10 juta penerima masing-masing 300 ribu selama 4 bulan. Kemudian program kartu prakerja ini Rp10 triliun. Bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa Rp14,4 triliun, kemudian ditambah diskon listrik selama 6 bulan Rp3,78 triliun,” jelas Presiden.
Kepala Negara menegaskan, sejumlah program Bansos tersebut diharapkan dapat tersalurkan pada Januari 2021 agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta mendongkrak perekonomian nasional.
“Yang kita ingin tekankan pertama, Bansos ini harus disalurkan dimulai bulan Januari. Saya sudah sampaikan pada pak Menko tapi ini ada bu Mensos. Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan triger pada pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden.
Dijelaskannya, Bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako), diganti dengan berupa uang tunai yang disalurkan melalui pos atau rekening bank tabungan penerima.
“Yang dulu diberikan dalam bentuk Sembako terutama untuk Jabodetabek sudah kita putuskan tunai lewat pos atau bank. Banking sistem jadi jangan sampai mundur bulan Januari harus sudah bisa di mulai karena menyangkuit daya ungkit ekonomi menyangkut daya beli masyarakat konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan deman atau permintaan,” jelas Presiden.
