Penuhi Syarat, KPU Tindaklanjuti Putusan Bawaslu

Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan  status tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah telah diubah dari tidak memenuhi syarat (TMS), menjadi memenuhi syarat (MS) sebagai peserta Pilkada 2020.

Keputusan itu diambil untuk menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait hasil sengketa ketiga paslon yang masing-masing mencalonkan diri di Dompu, Lampung Selatan, dan Bengkulu.

Keputusan Bawaslu itu memerintahkan KPU untuk menyatakan tiga paslon yang semula TMS, karena belum memenuhi masa jeda pidana lima tahun diubah menjadi MS.

"Putusan Bawaslu Dompu sudah ditindaklanjuti oleh KPU Dompu, dinyatakan MS sesuai putusan Bawaslu Dompu dan mendapat nomor urut 3  Juga di Lampung Selatan, dan Bengkulu," kata Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/10/2020).

Menurut Evi, sebagaimana bunyi Undang-Undang Pilkada, pihaknya wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu.

Pasal 135A Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu provinsi.

Kemudian, Pasal 144 Ayat (1) menyebutkan, putusan Bawaslu provinsi dan putusan Panwas kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat.

Meski begitu, kata Evi, dalam memaknai definisi "mantan narapidana", pihaknya tetap berpegang pada Pasal 1 angka 21 PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Pasal tersebut berbunyi, mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Mengacu pada bunyi pasal tersebut, kata Evi, jelas diatur bahwa seseorang dinyatakan sebagai mantan narapidana apabila sudah bebas murni, bukan bebas bersyarat.

"Bebas murni tidak ada hubungan teknis dan administratif, sudah sangat jelas diatur," ujarnya.

 Evi menegaskan, dalam membuat putusan semestinya Bawaslu mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) tersebut, bukan membuat tafsiran baru.

"Mestinya tidak ditafsirkan lagi bila sudah dituangkan dalam PKPU. Bawaslu melakukan pemeriksaan dalam sengketa mestinya mengacu kepada PKPU sebagai peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah," tuturnya.

Evi menambahkan, Pasal 144 Ayat 3 UU Pilkada menyebutkan bahwa seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten/kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, kata dia, semestinya putusan Bawaslu mengacu pada PKPU.

"Dapat dipertanggungjawabkan tentu maknanya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam PKPU-nya," ujarnya.

KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember.

(Foto: KPU)