:
Oleh Eko Budiono, Sabtu, 3 Oktober 2020 | 11:12 WIB - Redaktur: Untung S - 403
Jakarta, InfoPublik - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk merumuskan opsi-opsi terkait penyelenggaraan Pilkada 2020.
Hal ini terkait dengan keputusan untuk tetap menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada 2020.
Menurut Wakil Ketua Umum Apkasi, Sokhiatulo Laoli, situasi pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum bisa diprediksi kapan berakhirnya.
Karena itu, yang harus menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait pelaksanaan Pilkada 2020 adalah keselamatan dan kesehatan warga masyarakat.
“Karena itu, hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan, sosialisasi dan penyadaran terhadap masyarakat terkait upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dan peningkatan dukungan terhadap tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan harus mendapatkan perhatian prioritas bagi pemerintah dan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada,” kata Sokhiatulo Laoli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10/2020).
Laoli menegaskan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2020 merupakan agenda nasional yang memang harus dilaksanakan.
“Terutama di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020. Penyelenggarakan Pilkada 2020 ini persoalannya bukan hanya sekadar kontestasi politik. Tetapi juga terkait dengan tugas-tugas pelayanan dan kebijakan-kebijakan di daerah, yang menjadi kewajiban-kewajiban yang melekat pada pemerintahan daerah di mana prosesnya harus melalui pelaksanaan Pilkada,” urainya.
Ia menuturkan, Apkasi memberikan dukungan kepada Kemendagri untuk bisa segera merumuskan opsi-opsi terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Apkasi berharap bahwa opsi-opsi yang akan ditetapkan nanti, akan menjadi pedoman dan jaminan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga masyarakat terutama di wilayah yang melaksanakan Pilkada 2020.
Sebelumnya, Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) yang menggelar Pilkada 2020 serius menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, hal itu merupakan upaya pemda menjawab keraguan publik.
"Kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa pilkada bukan klaster pandemi," kata Hudori.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember. (Foto: Dok. Apkasi)
