KPU Imbau Kampus Turut Aktif Sukseskan Pilkada 2020

:


Oleh Eko Budiono, Minggu, 12 Juli 2020 | 18:31 WIB - Redaktur: Isma - 251


Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau kampus berperan aktif, dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurut anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, pilkada  yang tahapan pemungutan suaranya pada tanggal 9 Desember 2020 itu akan berjalan lancar jika seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) aktif mengambil peran.

"Peran kampus dalam memberikan edukasi sejak dini mengenai pilkada serentak juga penting, jadi kelancaran pilkada ini jadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan,"  Raka Sandi, melalui keterangannya, Minggu (12/7/2020).

Raka Sandi mengatakan, bahwa potensi penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 mungkin saja terjadi. Namun, bila sosialisasi, edukasi, serta literasi terus dilakukan secara masif sejak dini oleh Pemerintah serta kampus-kampus, dia yakin itu akan mengurangi risiko tersebut.

Selain terkait dengan pilkada, sosialisasi, edukasi, dan literasi yang diperlukan juga terkait dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 kepada partisipan pilkada.
 
Selain hak berdemokrasi, kata dia, hak memperoleh kesehatan juga menjadi prinsip masyarakat pada masa pandemi seperti saat ini.
 
Adanya pemahaman partisipan pilkada terkait dengan protokol kesehatan Covid-19, kata Raka Sandi, dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) serta menggunakan hak pilihnya.

Bahkan, ia optimistis capaian target partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 dapat terpenuhi jika itu dilakukan. Ia mengatakan bahwa hal itu menjadi tantangan juga bagi pemerintah bersama stakeholders lainnya.
 
Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengharapkan anggaran tambahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tahap II dan III bisa dicairkan tepat waktu.

"Saya tentu berharap tidak ada problem, dananya bisa dicairkan, kalau sampai harinya tidak dicairkan, ya saya tidak mau mengambil risiko," kata Arief.

Menurut Arief, pihaknya tidak ingin pilkada terancam oleh pandemi Covid-19, karena keterlambatan anggaran tambahan. 

Arief menegaskan, anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan bagi penyelenggara.

"Penyelenggaraannya itu kemudian terancam pandemi, karena tidak bisa memenuhi protokol kesehatan," katanya.

Agar anggaran dari APBN tersebut bisa terealisasi tepat waktu, Arief telah meminta Sekretariat Jenderal KPU RI untuk langsung menyiapkan persyaratan pencairan tahap II begitu tahap I rampung dicairkan.

"Untuk mencairkan itu proses dan dokumennya banyak, sampai detail begitu, bukan hal yang mudah, ini agak besar, dan itemnya begitu banyak, mudah-mudahan pemerintah, DPR, dan KPU bisa memproses tepat waktu," urainya. (Foto: KPU RI)