Mendagri Imbau Kepala Daerah Cairkan Dana Pilkada

:


Oleh Eko Budiono, Jumat, 5 Juni 2020 | 17:03 WIB - Redaktur: Untung S - 312


Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengimbau kepala daerah  yang melangsungkan pilkada,  segera mencairkan naskah perjanjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam keterangannya usai rapat koordinasi  persiapan pelaksanaan Pilkada  2020, Jumat (5/6/2020).

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini,” kata Mendagri.

Selain itu, Mendagri meminta pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional.

Sebab, meski berskala kontestasi lokal, Pilkada di 270 itu menjadi pilkada serentak terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

Untuk itu, ia meminta para kepala daerah memandang Pilkada Serentak 2020 sebagai agenda nasional.

Setelah diputuskan pelaksanaan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni.

Tito juga mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya.

"Jadi, saya kira kesimpulan yang paling penting adalah 15 Juni ini sudah mulai tahapan, lanjutan tahapan dari yang tertunda bulan Maret lalu, menuju 9 Desember. Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi," tuturnya.

"Otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan yang memerlukan kegiatan misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data yang risiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu,” tambahnya.

Sebelumnya, KPU RI mengusulkan tambahan anggaran dalam penyelenggaraan pilkada 2020, karena dilakukan saat wabah corona.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tambahan anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk kebutuhan masker, desinfektan, sarung tangan di tempat pemungutan suara (TPS).

"KPU akan mengusulkan anggaran dan kemudian akan dibahas," kata Arief

Selain itu, kata Arief, KPU mengusulkan agar ada anggaran untuk dua hal lainnya. 

Pertama, alat coblos sekali pakai. KPU ingin menghindari jangan sampai alat coblos yang selama ini digunakan berkali-kali oleh banyak orang menjadi medium penularan corona.

Kedua, tinta pemilu. Sama halnya dengan alat coblos, selama ini semua orang memasukkan jari ke tinta yang sama.

"Kami berpikir tidak boleh nanti saat pencairan semua tangan masuk kesitu. Nanti bisa saja kemungkinan pertama menggunakan tetes. Kedua spray yakni tangannya akan disemprot (tinta)," ujarnya.

Arief menambahkan, usulan penambahan anggaran akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ia menilai, jika pembahasan penambahan anggaran dibahas di DPR maka kemungkinan tambahan anggaran dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KPU akan menggelar pilkada 2020 pada 9 Desember di 270 daerah. (Foto : Kemendagri)