Bawaslu Prediksi Empat Kerawanan di Pilkada 2020

Menurutnya, masyarakat pasti memilih kepastian virus Corona menghilang daripada kepastian pelaksanaan pilkada.

"Masyarakat juga akan memilih aktivitas yang berdampak ke ekonomi daripada penyelenggaraan pilkada," tegasnya.

Selain itu, kerawanan kedua potensi politisasi bantuan sosial (bansos) juga akan muncul, bahkan Bawaslu telah menemukan 23 titik atau daerah yang terjadi politisasi bansos.

Afifuddin menyebutkan, pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran pilkada itu juga masih membutuhkan prasyarat.

Sebab, pengaturan menyebutkan pelanggaran terjadi jika dilakukan selama enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon.

Selain itu, kata dia, kerawanan ketiga yakni sejumlah oknum akan menggunakan musibah sebagai alat menekan lawan politik.

Misalnya, tahapan pilkada digelar saat ada daerah yang masih terdampak Covid-19, kemungkinan oknum akan menekan pemilih dengan alasan bantuan.

"Bisa jadi lho ada oknum yang mengatakan bahwa 'Eh kalau kamu enggak milih kita enggak kita kasih bantuan. Ini kan menekan lawan politik, desa yang nanti tidak mendukung tidak dikasih bantuan," tuturnya.

Sedangkan kerawanan keempat yakni, menurunnya tingkat partisipasi  di tengah pandemi Covid-19. Pemilih dikhawatirkan tidak ikut berpartisipasi dalam pilkada karena risiko penularan virus Corona.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah tidak menggelar Pilkada 2020 pada tahun ini.