Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan

:


Oleh Eko Budiono, Selasa, 25 Februari 2020 | 19:18 WIB - Redaktur: Isma - 331


Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian meminta semua kepala daerah agar membangun perpustakaan sampai ke  desa.

“Saya meminta kepada kepala daerah baik yang di Provinsi, kabupaten dan kota untuk melakukan tiga hal. Pertama, membuat dinas perpustakaan. Kedua menganggarkannya, lalu mendorong pembangunan perpustakan di kecamatan-kecamatan hingga desa, " kata Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2020).

Mendagri mengharapkan  perpustakaan di tingkat kecamatan, hingga desa tidak perlu terlalu besar.

Menurutnya, perpustakaan itu harus memahami kebutuhan masyarakat dan aplikatif bagi masyarakat desa.

Untuk mendanai pendirian perpustakaan, Mendagri memperbolehkan penggunaan dana desa.

“Dengan adanya dana desa, saya koordinasikan dengan Kementerian Desa agar dapat digunakan juga untuk membangun perpustakaan mini tiap desa," tegasnya.

Dengan hadirnya perpustakaan yang menyediakan kebutuhan masyarakat setempat, kata dia dapat mendorong inovasi di daerah.

“Contoh misalnya di daerah kepulauan, bagaimana menjaga pentingnya karang, menjaga lingkungan ekosistem karang, membudidayakan ikan. Lalu di daerah wisata bagaimana untuk membentuk budaya yang welcome pada pariwisata, wisata sejarah," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, mengharapkan Pemda untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),  yang khusus digunakan untuk mengembangkan perpustakaan.

"Karenanya kami mengingatkan seharusnya pemda dukung," kata  Bahtiar.

Jika pemerintah membuat anggaran khusus untuk mengembangkan perpustakaan daerah, kata Bahtiar, pemda tidak akan lagi menganggap program tersebut tidak penting.

Ke depan, Kemendagri bahkan akan mendorong supaya program pengembangan perpustakaan menjadi urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana urusan kesehatan dan pendidikan.

Jadi walaupun hari ini di undang-undang yang tersedia masih urusan wajib non pelayanan dasar mestinya ini satu paket dengan urusan kesehatan, pendidikan, urusan yang sangat-sangat mendasar," ujarnya.

Bahtiar menekankan, pengembangan perpustakaan menjadi hal penting yang mendukung program pemerintah mewujudkan SDM unggul.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 bahkan memberikan arah kebijakan pembangunan perpustakaan sebagai prioritas nasional.

Hal ini demi meningkatkan kemajuan, dan pelestarian kebudayaan yang memperkuat karakter dan jati diri bangsa, sekaligus peningkatan budaya literasi, inovasi, serta kreativitas.