Ini Rencana Aksi Sektor Transportasi untuk Hadapi Bencana

Jakarta, InfoPublik – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, transportasi memegang peranan yang cukup penting dalam menghadapi bencana yang datang sewaktu-waktu. Untuk itu, pihaknya telah melakukan pemetaan sarana prasarana dan jaringan pelayanan yang dianggap rawan terjadi bencana.

"Kemenhub memiliki rencana aksi baik jangka pendek, menengah, maupun panjang sebagai upaya mitigasi bencana," kata Menhub dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (4/3/2021). 

Menurut Menhub, hal itu tidak ada artinya tanpa melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik. Oleh karenanya Menhub Budi mengapresiasi rakor yang diselenggarakan BNPB untuk membahas bersama mencari suatu solusi bagaimana bila terjadi suatu masalah (bencana) di lapangan.

Lebih lanjut Menhub menjabarkan, sejumlah upaya mitigasi bencana yang dilakukan pihaknya di pelabuhan diantaranya yaitu, memasang Warning Receiver System New Generation (WRSnGen) untuk membantu proses pendeteksian dini terjadinya gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia yang telah terpasang di 316 lokasi.

"Pada tahun 2021 ini, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut akan menambah pemasangan WRSnGen di 100 lokasi baru dan terintegrasi dengan 23 unit fasilitas Vessel Traffic Service yang dimiliki Kemenhub. Sistem peringatan dini ini diletakan pada lokasi-lokasi prioritas seperti di pelabuhan Bakauheni, Bali, Ambon, Teluk Bayur, dan Marine Command Center (MCC) Kantor Pusat," ungkap Menhub.

Selain itu, Kemenhub juga menyiapkan kurang lebih 100 SDM dan kapal –kapal patroli yang terdiri dari : 75 kapal Navigasi dan 41 kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan musibah bencana.

Sementara itu di sektor udara, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pemetaaan sarana prasarana dan jaringan pelayanan rawan bencana.

"Misalnya dengan menetapkan bandara yang memiliki landas pacu/runway minimal sepanjang 1.400 meter atau lebih agar bisa didarati pesawat sejenis Hercules atau pesawat kargo A400 yang biasa digunakan untuk memberikan bantuan ke daerah bencana," jelasnya.

Tidak hanya itu, Menhub melanjutkan, sejumlah langkah lainnya juga disiapkan, seperti pelaksanaan sosialisasi Get Airport Ready For Disaster (GARD) kepada Operator Bandara, dan menyiapkan SDM tim reaksi cepat; melaksanakan pengadaan fasilitas operasi portable dan teknologi informasi; dan juga melakukan pemasangan peralatan Early Warning pada bandar udara rawan bencana.

Rapat juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Rakornas yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait seperti : BNPB, Kemenhub, KESDM, Kemen PUPR, Kemenparekraf, BPPT, LIPI, BMKG, dan pemerintah daerah.

Salah satu arahan Presiden dalam rakor ini yaitu kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan tidak boleh ada ego sektoral ataupun ego daerah.