:
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah optimistis anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) akan seluruhnya terserap hingga Desember 2020. Pemerintah berfokus untuk terus menjaga tren positif tersebut agar optimisme masyarakat semakin tinggi.
“Tren kesehatan dan tren pemulihan ekonomi sudah membaik. Sampai Desember nanti Pemerintah optimis hampir 100 persen dari Rp695,2 triliun itu akan diserap,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis tentang Update Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang diterima di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Menurutnya, program-program bantuan sosial Pemerintah pun kini sudah hampir terserap, mulai dari Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, BLT Dana Desa, hingga diskon listrik. Dari realisasi tersebut, Pemerintah yakin bahwa upaya-upaya tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Tujuan Pemerintah untuk perlindungan sosial, mendorong permintaan, dan daya beli ini dapat diterima secara positif di masyarakat,” ujar Airlangga.
Airlangga menyatakan bahwa indeks konsumen dan utilisasi dari produksi sudah meningkat. Pasalnya, angka utilisasi produksi kini rata-rata sudah 60 persen setelah sebelumnya berada di bawah 60 persen. Sektor investasi yang diprediksi akan tertekan justru menjadi percaya diri setelah Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuka 11 sektor.
“Kalau kita lihat dari perbankan relatif punya safety belt di sektor keuangan. Geliat dari pasar sudah naik dan ini yang kita jaga sampai akhir tahun. Tentu diharapkan juga faktor yang terkait dengan investasi pun sampai dengan September 2020 ada kenaikan year-on-year nya,” kata Menko Airlangga.
Safety belt di sektor keuangan masih kuat, Pemerintah juga menaruh modal di perbankan agar dapat melakukan restrukturisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sektor produktif.
Terkait Kartu Prakerja, Airlangga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berbicara dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perihal penambahan anggaran. Menurutnya, permintaan masyarakat terhadap Kartu Prakerja masih tinggi.
Sekedar informasi, Kartu Prakerja diberikan bagi masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sedangkan bantuan subsidi upah diberikan kepada masyarakat yang masih bekerja.
