:
Purwakarta, InfoPublik - Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) mendorong wajib pajak lebih terbuka memenuhi kewajiban perpajakannya karena pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi big data untuk mendongkrak penerimaan negara.
"Kami akan adakan semacam edukasi atau pendidikan dan pengetahuan agar mereka mulai lebih terbuka," kata Ketua Umum AKP2I, Suherman Saleh, dalam Kongres I asosiasi itu di Jatiluhur, Purwakarta, Jumat (14/2/2020).
Dalam kongres pertama itu, big data menjadi salah satu topik yang mengemuka untuk membantu pemerintah mencapai target penerimaan negara dari sektor pajak.
Untuk itu, asosiasi akan meyakinkan wajib pajak bahwa sistem saat ini berbeda dengan sistem terdahulu karena transaksi keuangan wajib pajak dapat diketahui melalui big data tersebut.
"Ini tentu merupakan sumbangan asosiasi untuk meningkatkan penerimaan dengan mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar sesuai kemampuan, fakta dan aturan undang-undang," katanya.
Ia optimistis edukasi big data dapat mendorong kepatuhan wajib pajak sama halnya ketika asosiasi ini melakukan sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty.
