• Beranda
  • Lawan COVID-19
  • Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kota Depok Terinfeksi Covid-19

Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kota Depok Terinfeksi Covid-19

:

Oleh Eko Budiono, Minggu, 16 Agustus 2020 | 17:22 WIB - Redaktur: Untung S - 595

Jakarta, InfoPublik - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Jawa Barat, Luli Barliani mengatakan ada staf dan pejabat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Sekretaris dan bendahara yang terkonfirmasi positif Covid-19. Selain itu, delapan anggota Bawaslu Kota Depok lainnya juga diduga terkonfirmasi Covid-19," kata Luli dalam keterangannya, Minggu (16/8/2020).

Menurut Luli, kasus tersebut telah ditangani.
 
"Sudah tertangani dan yang bersangkutan tidak bilang sama kita telah terpapar Covid-19. Semula saya tidak mengetahui jika staf dan anggota Bawaslu Kota Depok terpapar covid-19 karena mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka nggak ngobrol sama kita, tiba-tiba enggak masuk kantor," urainya.
 
Sementara itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok mengatakan, ada staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok yang terkonfirmasi positif Covid-19.
 
Saat ini, Gugus tugas tengah melakukan tracing terhadap pihak-pihak yang melakukan kontak dengan staf Bawaslu tersebut.

"Betul ada kasus positif di Bawaslu Kota Depok. Saat ini sedang proses terapi dan isolasi mandiri," ujar Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana.

Dadang menambahkan, untuk kontak erat saat ini sedang ditracing dan dilakukan isolasi mandiri.

"Selanjutnya kami akan segera melakukan swab test ke seluruh pejabat dan staf Bawaslu Kota Depok. Direncanakan pada Selasa (18/8/2020)," kata Dadang.

Menurut Dadang, pihaknya saat ini akan berkomunikasi dengan Ketua Bawaslu Kota  Depok, Luli Barliani.

Sebelumnya, Bawaslu RI akan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 oleh setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Protokol kesehatan Covid-19 sudah menjadi tata cara dan prosedur Pilkada 2020, sehingga menjadi objek pengawasan Bawaslu.

"Prinsip-prinsip protokol kesehatan itu menjadi normal di dalam fungsi pengawasan," kata anggota Bawaslu RI, Fritz Edward  Siregar. (Foto: Bawaslu RI)