Pemerintah Tingkatkan Tes Cepat PCR Jadi 30 Ribu Perhari

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah pada akhir Mei dan Juni ini sudah menyiapkan tahapan Kenormalan Baru di 102 daerah yang tergolong zona hijau dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Meskipun demikian, Indonesia sampai saat ini masih masuk dalam posisi 34 dari negara-negara yang terjangkit wabah virus SARS-CoV-2. Kendati di beberapa daerah tingkat penularan dalam dua minggu terakhir sudah nol, tapi tingkat pasien positif secara nasional masih cukup tinggi, rata-rata 400 kasus perhari.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta agar pelaksaan tes dan pelacakan (tracing) orang dengan potensi terinfeksi corona dilakukan lebih massif lagi. Khususnya pemeriksaan di daerah-daerah zona merah.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk rekrutmen sukarelawan agar membantu tracing yang masif.

"Terutama mahasiswa S2 dari jurusan biologi molekuler, kemudian jurusan keperawatan, kebidanan, dan juga jurusan kesehatan masyarakat. Jadi Bapak Presiden menyetujui untuk segera melakukan rekrutmen sukarelawan besar-besaran, karena juga untuk kerja secara sif (bergantian), karena selama ini keterbatasan jumlah relawan ini membikin tidak bisa maksimal," ujar Menko PMK usai Rapat Terbatas (Ratas) virtual di Jakarta, Kamis (04/06/2020).

Lebih lanjut, Menko PMK sampaikan bahwa usul dari Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro agar ada pelatihan-pelatihan yang intensif sebelum sukarelawan betul-betul ditugaskan dan itu akan dilakukan.

Menyoal permasalahan satu data untuk percepatan penanganan Covid-19 yang harus diperbaiki, Menko PMK sampaikan bahwa Presiden memerintahkan kepada jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kemenko PMK untuk segera memperbaiki menyempurnakan data.

"Manajemen pelaporan harus se-real time mungkin dari berbagai sumber untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan satu pintu. Jadi ini akan kita terus benahi masalah data ini dan tentu saja butuh waktu," imbuh Menko Muhadjir.

Data pasien, menurut Menko PMK, harus tetap dilindungi sesuai dengan undang-undang, tetapi dapat dianalisis dengan cepat untuk pengambilan keputusan.

"Jadi Bapak Presiden tetap meminta agar supaya ada perlindungan data terhadap pasien, terutama hak privasi dari pasien. Kemudian tim gugus tugas dan semua pihak agar membantu konsentrasi penanganan tiga provinsi, tiga provinsi yang Bapak Presiden meminta, memerintahkan untuk mendapatkan perhatian, yaitu satu, Provinsi Jawa Timur, dua Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang ketiga adalah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko PMK juga sampaikan telah diperintahkan untuk dapat melakukan peningkatan pemeriksaan Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (PCR) yang sekarang sudah 11 ribu perhari, artinya perintah Presiden sudah terpenuhi untuk target sekarang.

"Tapi Presiden meminta supaya ada peningkatan target, yaitu menjadi 20 ribu per hari. Bahkan beliau sudah menyampaikan mestinya dengan peralatan yang sekarang jumlahnya 120 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, mestinya menurut perhitungan beliau bisa mencapai 30 ribu," jelas Menko PMK.

Selanjutnya, Menko PMK sampaikan bahwa Ketua Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan akan terus mempercepat untuk target 20 ribu dan selanjutnya akan bergerak target yang ke-30 ribu seperti perhitungan Presiden.

Negara-negara yang mengalami kasus Covid-19 jumlahya mulai melandai pada bulan lalu seperti Taiwan, Korsel, Tiongkok, Australia setelah dilakukan tes PCR dan tracing secara massif.

Soal pelacakan secara agresif dengan menggunakan IT, Menko PMK sampaikan misalnya dengan GPS dan lain sebagainya kemudian perlunya membangun industri berbagai hal terkait materi atau bahan pemeriksaan PCR, misalnya cotton swab tips, kemudian juga viral transport medium (VTM).

"Jadi sekarang ini masih ada puluhan alat tes/piranti tes dengan berbagai merek. Bapak Presiden meminta untuk disederhanakan jumlahnya agar ketika di lapangan tidak semrawut, karena seperti kita ketahui bahwa sering banyak sekali antara medium pengangkut virus dengan reagen ektraksinya itu tidak matching karena mereknya beda. Hal ini juga menghambat pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Menko PMK, semakin sedikit jumlah merek nanti akan lebih mudah untuk penanganan dan Presiden juga mendorong agar piranti RT-PCR yang sudah ditemukan oleh peneliti di Indonesia segera diproduksi besar-besaran agar tidak lagi tergantung dengan barang-barang piranti tes dari impor gitu.

Menurut Menko PMK, ada satu hal yang harus diselesaikan oleh Menristek yaitu alat colok untuk hidung dan tenggorokannya itu ternyata belum bisa produksi, padahal PCR-nya sudah bisa.

"Karena itu tadi Presiden juga segera meminta untuk itu bisa dipenuhi sehingga nanti dalam waktu yang tidak lama kita bisa menggunakan produk dalam negeri sendiri yang itu sebetulnya kualitasnya sudah teruji secara medis," ungkap Menko PMK.

Pembuatan Vaksin

Terkait vaksin, Menko PMK Muhadjir Effendy menambahkan Indonesia harus mandiri dan ditargetkan Indonesia harus ikut bisa meproduksi pada akhir tahun ini.

Presiden Jokowi, menurut Menko PMK, menyampaikan memang sekarang ada 147 pihak di seluruhnya dunia ini yang bergerak untuk menyusun vaksin, tapi mereka nanti pasti pertama-tama akan digunakan untuk kebutuhan sendiri.

"Sementara kita punya 270 juta (penduduk) yang itu juga mau tidak mau tidak mungkin kita hanya mengandalkan impor, tapi juga kita harus siap-siap untuk melakukan riset tentang vaksin untuk Indonesia sendiri," pungkas Menko PMK. (pmk/setkab/Foto: ANTARA FOTO/FB Anggoro)