:
Oleh Eko Budiono, Rabu, 8 April 2020 | 19:27 WIB - Redaktur: Untung S - 268
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian menyatakan, dalam menanggulangi Covid-19 sudah seperti kondisi perang.
Karena itu, dalam perang melawan musuh yang tidak nampak, seperti virus corona atau Covid-19, semua pihak harus bekerja sama. Pusat, daerah dan swasta, harus bersinergi.
"Ini semua kita harus bekerja sama antara pusat dan daerah ini harus sinergi. Karena ini adalah perang. Perang kita menghadapi Covid-19," kata Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2020).
Menurutnya, kini banyak negara sudah menggunakan istilah perang dalam menanggulangi Covid-19.
India misalnya menggunakan istilah war on Covid. Begitu juga dengan Inggris. Negeri Ratu Elizabeth ini juga telah menggunakan istilah war. Pun, Amerika juga. Negara Paman Sam ini pun telah menggunakan istilah perang dalam melawan penyebaran Covid-19.
"Sudah banyak, war atau perang Covid-19. Ini adalah perang pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, virus. Dan tidak mengenal apa targetnya, mau kaya mau miskin, pejabat mau bawahan, laki maupun perempuan, polisi, tentara, siapa pun juga dapat terserang. Dengan menggunakan paradigma perang inilah maka penguatan kesehatan menjadi penting," urainya.
Karenanya, kata dia, diperlukan strategi yang tepat dan terukur. Prinsipnya, kesehatan publik tetap diutamakan, tapi juga roda perekonomian sebisa mungkin harus tetap bergerak. Jangan sampai jatuh terlalu dalam.
Tito mengaku sebagai Mendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan realokasi dana dan refocussing anggaran. Realokasi dan refocussing anggaran ini fokusnya pada tiga hal. Pertama, untuk meningkatkan kapasitas kesehatan.
"Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik baik dalam rangka sosialisasi atau pencegahan," katanya.
Kemudian, realokasi dan refocussing anggaran juga, kata Tito, harus difokuskan untuk pembentukan gugus tugas. Untuk langkah mitigasi, misalnya rapid test atau untuk pencegahan, seperti pengadaan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya.
Termasuk untuk peningkatan kapasitas perawatan. Misalnya pengadaan rumah sakit, ranjang perawatan, tenaga medis serta sarana dan prasarana lainnya, "Juga untuk obat-obatan dan vitamin," ujarnya.
Hal kedua yang harus jadi fokus semua pihak, baik pusat dan daerah, kata Tito, menyiapkan 'social safety net' atau pengaman jaring pengaman sosial.
Anggaran bisa direalokasi untuk jaring pengaman sosial. Sebab banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu. Jika mereka tidak ditangani dan tidak dibantu baik oleh pemerintah maupun non pemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi.
Kemudian fokus yang ketiga, lanjut Tito, membantu dunia usaha tetap bisa bertahan dan ketahanan pangan. Intinya, pemerintah harus terus membantu dunia usaha tetap hidup dan survive.
Karena itu, dalam rapat dengan kalangan dunia usaha, khusus yang terkait dengan produksi, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BKPM dan Menteri Pertanian sepakat untuk membantu dunia usaha.
Prinsipnya, industri, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih bisa survive harus bisa bertahan dan peningkatan produksi pangan dengan proteksi kepada petani, nelayan dan peternakan.
"Jadi kalau ada peraturan rekan-rekan kepala daerah yang melarang dunia industri untuk bekerja di pukul rata itu akan memukul dunia industri dan nanti secara tidak langsung akan berdampak kepada sistem secara keseluruhan," tambahnya. (Foto : Kemendagri)
