:
Oleh Eko Budiono, Minggu, 18 Oktober 2020 | 16:55 WIB - Redaktur: Isma - 635
Jakarta, InfoPublik - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, melakukan pertemuan bilateral dengan Utusan Khusus (Utsus) Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan Myanmar, Duta Besar Christine Burgener.
Pada tanggal 22 Oktober 2020 rencananya juga akan diselenggarakan Konferensi donor internasional untuk pengungsi Rohingya.
Konfensi donor internasional diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan PBB.
Konferensi yang akan diselenggarakan dari Washington, Jenewa dan Bangkok itu bertujuan untuk meningkatkan bantuan guna membantu pengungsi Rohingya di dalam maupun di luar negara asalnya, Myanmar.
Pihak penyelenggara mengatakan krisis yang dihadapi orang-orang Rohingya diperburuk oleh pandemi Covid-19.
Indonesia berharap konferensi yang akan digelar secara virtual tersebut tidak dicampur dengan isu lain yang berbeda penanganannya dari HAM dan isu kepengungsian
“Indonesia ingin memastikan tujuan konferensi itu untuk membantu dari aspek kemanusiaan dan aspek kepengungsian,” kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Achsanul Habib.
Namun, Indonesia masih menunggu negara mana saja yang akan diundang dalam konferensi dan untuk mempertimbangkan bentuk partisipasi Indonesia dalam konferensi tersebut.
Sebelumnya, Indonesia telah menerima kedatangan 99 orang migran etnis Rohingya pada 24 Juni 2020.
Mereka terdiri dari 43 orang dewasa yaitu 30 perempuan dan 13 laki-laki serta 56 anak-anak di bawah 18 tahun yang terdiri dari 43 anak perempuan dan 13 anak laki-laki.
Fase pertolongan darurat telah dilakukan dan seluruhnya dalam keadaan baik. Kebutuhan pangan serta kesehatan telah dipenuhi," ujar Menlu Retno. Seluruhnya juga telah melakukan tes COVID-19 dan hasilnya negatif.
Para migran kini ditampung di bekas kantor imigrasi Lhokseumawe dan rencananya akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak yaitu di balai latihan kerja di Muara Dua, Lhokseumawe.
Sejak ketibaan mereka, Kemlu terus melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya dengan Satgas penanganan pengungsi luar negeri di pusat dan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan dinas sosial di Aceh Utara.
Kemlu juga melakukan koordinasi dengan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (International Organization for Migration).
Mahkamah Internasional (ICJ) telah membuka sidang kasus dugaan genosida atau pembantaian etnis, yang diduga terjadi saat militer Myanmar menyerang warga Rohingya pada 2017.
Akibatnya, sekitar 730.000 warga Rohingnya terusir paksa dari rumahnya dan mengungsi ke Bangladesh. Pemerintah Myanmar menyangkal tuduhan genosida.
(Foto: Kemlu)
