Pemerintah Perluas Jangkauan Tata Kelola yang Baik

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian pada pentingnya upaya membangun tata kelola (governance), baik di sektor korporat maupun di sektor publik. Salah satu langkahnya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama antara Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan The Jakarta Consulting Group (JCG).

“Pemerintahan yang bersih dan demokratis adalah salah satu visi nawacita. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut mendukung upaya penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) baik di sektor korporat maupun sektor publik,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat memberi sambutan di acara penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, di Jakarta, Rabu (21/8).

Tujuan kerja sama ini adalah untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan internalisasi kebijakan mengenai Governansi, yang juga terkait dengan Manajemen Resiko dan Kepatuhan. Kategorinya antara lain Perusahaan Swasta Nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Patungan, Perusahaan yang berbasis pada konsep Syariah, Institusi Publik, serta Lembaga Nirlaba.

KNKG sendiri bermula sejak 1999, dimana Pemerintah melakukan langkah-langkah peningkatan kepercayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi. Salah satu langkah awal yang dilakukan pada waktu itu adalah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

Selanjutnya pada tahun 2004, komite ini berubah nama menjadi KNKG untuk menandai perluasan lingkup kerja, tak hanya di corporate governance namun juga di public governance. Sejauh ini KNKG telah banyak menerbitkan pedoman, antara lain Pedoman Good Public Governance, Pedoman Manajemen Risiko Berbasis GCG, dan Pedoman GCG Perbankan.

Sementara langkah lain yang telah dilakukan Pemerintah adalah penerbitan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta melalui Peraturan-peraturan teknis yang dikeluarkan Menteri BUMN.

Sedangkan pada sektor publik, Pemerintah telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sejak tahun 2008. Sistem tersebut untuk mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik beserta manajemen risiko pada setiap instansi pemerintah.

Upaya-upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan Pemerintah tersebut pun telah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional, seperti tercermin dari kenaikan skor Indonesia dalam World Governance Indicators dari Bank Dunia. Untuk efektivitas pemerintahan, skor Indonesia naik -0,48 tahun 2005 menjadi 0,04 tahun 2017. Sedangkan kualitas regulasi naik dari -0,68 menjadi -0,11 dalam periode yang sama.

Selain itu OECD dalam publikasi Government at Glance 2013 menempatkan Indonesia tertinggi di antara negara-negara BRIICS dari hasil survei kepercayaan publik.

Susiwijono mengakui, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengintregasikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan memang masih besar. Hal tersebut tercermin salah satunya dari masih tingginya tingkat korupsi.

Dalam pemeringkatan Global Competitiveness Index edisi 2017-2018, korupsi masih merupakan penghambat utama yang dirasakan oleh pengusaha, disusul oleh inefisiensi birokrasi pemerintah dan akses ke pendanaan. Indeks persepsi korupsi Indonesia pun masih relatif tertinggal dibandingkan negara berkembang lainnya, yaitu di peringkat 89 dari 180 negara.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilaksanakan juga Lokakarya GRC bertajuk “Sustaining Through Integrated GRC: Public Sector Case”. Dalam sambutannya di acara tersebut, Susiwijono mengharapkan diskusi-diskusi terkait tata kelola bukan lagi berhenti di konsepsi, melainkan membahas langkah-langkah konkret yang mengikat.

“Awareness terkait tata kelola sebetulnya sudah terbangun, namun belum terkunci dalam pelaksanaannya. Untuk itu, perlu ada langkah yang lebih official dan terstruktur untuk mengikat. Kita tidak bisa membangun kredibilitas hanya dengan sekedar melaksanakan tugas dan fungsi, harus ada program-program yang inovatif,” pungkas Susiwijono.

Hadir dalam rangkaian acara ini antara lain Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir; Staf Ahli Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian selaku Anggota Sub Komite Kebijakan Publik KNKG Bobby Hamzar Rafinus; Ketua KNKG Mas Achmad Daniri; President Director of The JCG Patricia Susanto; dan Chairman of The CJG A.B. Susanto.