:
Oleh lsma, Selasa, 22 Januari 2019 | 16:53 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 403
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengukuhkan komitmen peningkatan kinerja, melalui penandatanganan tiga dokumen komitmen kinerja untuk tahun 2019. Penandatanganan dokumen ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang kemudian diikuti para pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama, pada Selasa (22/01), di Gedung Ali Wardhana, Jakarta.
Ketiga jenis dokumen yang ditandatangani adalah Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan Piagam Manajemen Risiko (PMR).
“Pagi ini kita bersama-sama menandatangani tiga dokumen sebagai wujud komitmen peningkatan kinerja. Hal ini menjadi agenda yang penting sekaligus berguna, mengingat dokumen ini akan menjadi landasan evalusasi dan pengukuran kinerja sekaligus capaian tahun 2019. Kita juga menetapkan target dengan mitigasi risiko. Jadi, kita bisa mengidentifikasi risiko yang akan muncul ke depan dan melakukan mitigasi sejak dini,” ujar Menko Darmin di Jakarta, Selasa (22/1).
Penandatanganan ketiga dokumen ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Kemenko Perekonomian, sebagai wujud komitmen para pejabat tinggi untuk memenuhi target pencapaian tahun 2019. Prosesi pertama dilakukan penandatanganan PK Menko Perekonomian, dilanjutkan dengan penandatanganan PK dan SKP para eselon 1. Setelah itu, Menko Perekonomian menyaksikan penandatanganan PMR dari tujuh kedeputian dan Sekretariat Kemenko Perekonomian.
“Tentu saja, kinerja ini dapat dicapai dengan kerja sungguh-sungguh. Hal ini bisa dicapai dengan konsistensi, telaten, tidak perlu IQ terlalu tinggi, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Namun, masih ada satu kekurangan dalam birokrasi kita, yakni membiasakan kerja sama dan kolaborasi karena tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan sendiri. Pasti ada pekerjaan yang perlu dikerjakan secara bersama-sama dengan bagian lain,” tambah Darmin.
Menurut Darmin, hal lain yang menjadi penghambat kolaborasi adalah kesombongan sektoral pada setiap wilayah kerja. Hal ini perlu diatur dengan baik agar kinerja dan capaian dapat digapai sesuai dengan target dan berimplikasi positif bagi masyarakat.
Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyatakan bahwa segenap pejabat dan pegawai di Kemenko Perekonomian akan terus memperbaiki kinerja institusi, salah satunya melalui penilaian Reformasi Birokrasi (RB).
“Nilai evaluasi RB yang dilakukan pada 2018 mencapai 75,55 dan target kami saat ini ingin mengejar untuk sampai ke level 80. Kami berkomitmen untuk meningkatkan penilaian tersebut. Kami berharap hal ini menjadi bentuk komitmen kami untuk mendorong peningkatan kinerja Kemenko Perekonomian pada 2019. Mudah-mudahan hal ini benar-benar memperlihatkan kinerja kami di institusi kami tercinta,” tambah Susiwijono.
