Empat Tahun Jokowi-JK, Pengelolaan Makroekonomi Penuh Kehati-hatian

Jakarta, InfoPublik - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kondisi makroekonomi Indonesia telah terjaga dengan baik karena pemerintah mengelolanya dengan penuh kehati-hatian.

"Pada 2015 pertumbuhan ekonomi 5,02 persen dan semester I 2018 pertumbuhan ekonomi tumbuh cukup baik sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persenan dan terus meningkat di tengah ketidakpastian global," kata Moeldoko di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).

Moeldoko memaparkan, pengelolaan di sektor fiskal dan moneter yang penuh kehati-hatian telah menjadikan keuangan negara dan moneter aman dan terkendali. Indikatornya yaitu defisit APBN yang terkontrol. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun cukup ekspansif, defisit terjaga di bawah 3,0 persen terhadap PDB. Pada 2014 defisit 2,34 persen terhadap PDB. Pada Agustus 2018 defisit APBN 1,01 persen terhadap PDB.

Ditambahkannya, defisit transaksi berjalan terus terjaga di bawah 3,0 persen terhadap PDB. Pada 2014, defisit sebesar 3,09 persen terhadap PDB, sedangakan pada semester I 2018 defisit transaksi berjalan terjaga pada level 2,63 persen terhadap PDB.

Selain itu, utang pemerintah dikelola dengan baik, dialokasikan untuk peningkatan belanja produktif. Rasio utang terhadap PDB dijaga di bawah 30 persen dan di bawah amanat UU Keuangan Negara maksimum 60 persen terhadap PDB.

"Bahkan, cadangan devisa cukup untuk membiayai impor dan utang luar negeri selama 6,3 bulan atau dua kali lipat di atas standar internasional," ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan, untuk pertama kalinya angka kemiskinan berada pada level satu digit yaitu 9,82 persen (2018). Pada 2014 masih di level 10,96 persen. Bersamaan dengan itu terdapat penurunan ketimpangan pendapatan atau gini ratio menjadi 0,389 pada 2018 dari 0,414 pada 2014.

Kemudian, angka pengangguran disebut Moeldoko menurun dari 5,94 persen pada 2014 menjadi 5,13 persen pada 2018, yang dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja.

Sampai saat ini, lanjut Moeldoko, lapangan kerja yang sudah terserap mencapai angka 8,7 juta. "Kami berharap sampai akhir pemerintahan nanti akan dipastikan semua terlampaui," kata Moeldoko.