Kemenhub Fasilitasi Pertemuan Soal Pelabuhan Patimban

:


Oleh Dian Thenniarti, Sabtu, 22 September 2018 | 22:32 WIB - Redaktur: Juli - 3K


Jakarta, InfoPublik - Komisi V DPR RI mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memfasilitasi pertemuan antara masyarakat Kabupaten Subang, khususnya yang bertempat di sekitar Pelabuhan Patimban menemukan titik temu untuk bersepakat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban. 

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua H. Sigit Sosiantomo dan didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo pada Jumat (21/9) melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, antara lain Plt. Bupati Subang Atin Rusnatim, Camat Pusaka Negara Ela Nurlela, Kanwil BPN Jawa Barat dan Paguyuban Tani Berkah Jaya Patimban.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit, kunjungan kerja ke Pelabuhan Patimban selain ingin melihat langsung proses pembangunan Pelabuhan Patimban, juga untuk mendapatkan masukan dari semua pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sekitar pelabuhan terkait permasalahan yang ada dalam proses pembangunan Pelabuhan Patimban.

"Sudah didengar langsung bahwa warga Kabupaten Subang secara tegas mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Mereka hanya butuh kepastian agar Pemerintah bisa memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan dengan dibangunnya Pelabuhan Patimban ini," ujar Sigit.

Adapun usulan dari Paguyuban Tani Berkah Jaya terkait masalah ganti rugi tanah lahan warga untuk area sarana penunjang (Backup Area) yang belum terealisasi, Komisi V DPR RI berjanji akan membantu mediasi masyarakat Desa Kalentambo dan Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan terhadap hak-hak mereka yang harus diperoleh.

Komisi V DPR RI menegaskan, seluruh pemangku kepentingan sepakat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban, karena menyangkut kepentingan dan masa depan masyarakat Kabupaten Subang ke depan. 

"Masyarakat Subang hanya ingin keadilan, dan hak mereka terpenuhi dengan nilai yang wajar, serta berharap ke depannya dapat ikut terlibat, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga di wilayah Kabupaten Subang," ujar Sigit.

Sementara itu, Dirjen Hubla Kemenhub Agus Purnomo menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Patimban untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas kendaraan, serta menjamin keselamatan pelayaran, termasuk area eksplorasi migas.

"Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam tiga Tahap. Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan dapat melayani 3.5 Juta peti kemas (TEUS), dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS, dan Tahap ketiga akan terus ditingkatkan hingga 7.5 Juta Teus," kata Dirjen Agus. 

Menurutnya, Pelabuhan Patimban ditargetkan beroperasi mulai 2019. "Nantinya Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas, dan Kendaraan Bermotor yang diangkut kapal ferry Ro-Ro. Selain itu, juga akan didukung area sarana penunjang (Backup Area) untuk efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 Ha," ujarnya.

Adapun hal-hal yang masih menjadi masalah, akan dicarikan solusi bersama dengan segera. "Yang terpenting, semua telah sepakat mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban demi kepentingan Nasional agar terwujud kemandirian maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia," tutup Dirjen.