:
Oleh Eko Budiono, Jumat, 12 Oktober 2018 | 14:45 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 384
Jakarta,InfoPublik-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) usai bencana gempa bumi dan tsunami tetap berjalan, meski belum maksimal.
“Pelayanan publik dilaksanakan di bawah tenda yang telah dibuat pegawai, yang jelas roda pemerintahan harus berjalan walaupun terjadi musibah gempa dan tsunami,” ujar Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/10).
Menurut Mendagri, setelah terjadinya gempa dan tsunami, pihaknya melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah di Sulteng.
"Ada sekitar 110 pegawai yang dikirim di lokasi gempa untuk memantau sekaligus membantu roda pemeritahan di Sulteng," paparnya.
Mendagri menyebutkan, jajaranya sedang menginventarisir jumlah kantor, gedung dan tempat pelayanan publik yang mengalami kerusakan.
“Aparatur Sipil Negara atau ASN yang ada terus didata karena gempa dan tsunami banyak menelan korban jiwa,” katanya.
Dia menambahkan, berdasarkan data ada 59 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Sulteng yang meninggal, dan 40 ASN juga ikut menjadi korban meninggal dunia dan terbanyak di Kota Palu.
Sebelumnya terjadi gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Sigi, Provinsi Sulteng pada Jumat (28/9).
